Dunia Terapkan Konsep Berkelanjutan di 2030, Tambang Batu Bara Diminta Siap-Siap

Selain itu, BUMN ini memiliki kompetensi bidang Testing, Inspection, and Certification (TIC) di bidang lingkungan, yang dibutuhkan oleh sektor pertambangan mineral dan batubara.

Antara lain validasi dan verifikasi gas rumah kaca, penyediaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (Sparing), Online Monitoring Lingkungan (Onlimo), remediasi, pengelolaan air asam tambang dan verifikasi program mitigasi pengurangan emisi berbasis ISO 14065 dan jasa-jasa lainnya.

“Untuk membantu pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan, kami menyediakan layanan monitoring selama proses penambangan dan pascatambang, serta konsultansi reklamasi pascatambang,” jelas Mas Wigrantoro.

Layanan jasa inspeksi industri pertambangan mineral dan batubara, dilengkapi dengan laboratorium uji terkini serta peralatan yang mumpuni bagi semua pelaku bisnis pertambangan batu bara seperti produsen, buyer, shipper, fasilitator pertambangan, surveyor, pemerintah, serta stakeholder lainnya di sektor minerba.

"Selain itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas peralatan operasional di laboratorium Sucofindo dapat dimanfaatkan oleh industri pertambangan seperti pesawat tanpa awak (UAV) untuk pemetaan wilayah,” jelas Mas Wigrantoro.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap telah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan (IUP). Alasannya karena perusahaan dinilai tidak produktif.

Langkah ini juga sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin perusahaan pertambangan yang tak produktif. Kendalinya berada di Satgas Percepatan Investasi dan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dikepalai Bahlil Lahadalia.

"Perkembangan evaluasi pencabutan izin IUP, dari 2.078 izin, semua izinnya sudah dicabut, tahap pertama kemarin kita lakukan pemulihan," kata dia di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (26/9/2022).

Bahlil menerangkan dari 2.078 izin yang dicabut, ada 700 perusahaan yang menyatakan keberatan. Satgas Percepatan Investasi juga telah melakukan tindak lanjut terhadap keberatan tersebut. Akhirnya, ada peninjauan terhadap izin dan keberatan tersebut yang dibagi menjadi tiga tahap.

Tahap pertama, meninjau sekitar 213 izin dan telah mengembalikan IUP kepada 83-90 perusahaan. Tahap kedua, memproses sekitar 213 izin dan 115 diantaranya masuk kriteria untuk dikembalikan izin usahanya. Tahap ketiga, akan meninjau sekitar 300 perusahaan.

"Yang keberatan itu sekitar 700 perusahaan, yang sudah kita lakukan proses di satgas, dimana 213 perushaaan awal kita melakukan pengecekan atas keberatan, itu yang lolos diawal itu 83-90 izin, dan sudah dipulihkan di tahap pertama," terangnya dalam konferensi pers di gedung Kementerian Investasi/BKPM, Senin (26/9/2022).

Setelah itu, ia akan memproses 2015 izin pada tahap kedua dengan 115 diantaranya telah memenuhi persyaratan pemulihan izin. Ia menyebut, kalau jumlah ini rata-rata adalah pengusaha skala kecil dan menengah.

"Izin ini adalah lebih banyak galian C, ini adalah pengusaha UMKM daerah. Ini harus dikembalikan sebagai komitmen pemerintah. Bahwa dalam rangka penataan, kalau yanr benar itu kita harus kembalikan, jangan kita zalim pada pengusaha, jadi yang betul-betul yang tak memenuhi kaidah, norma, dan tujuan dalam pemberian izin itu yang kita lakukan pencabutan," bebernya.

Untuk diketahui, ini adalah upaya dari Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dipimpin Bahlil. Tujuannya, guna membenahi tata kelola dalam usaha pertambangan di Indonesia.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkap masih ada sekitar 300 izin usaha pertambangan dari yang menyatakan keberatan untuk dilakukan peninjauan. Targetnya, pemerintah akan mengeluarkan hasil pantauan pada Oktober 2022 mendatang.

"Sekarang tinggal 300 kurang lebih yang akan masuk ke batch ketiga. Mudah-mudahan, saya janji (sebelumnya akan rampung) di September, karena banyak perusahaan daerah, saya membutuhkan waktu lagi dengan tim satgas, paling lambat minggu kedua oktober selesai," ujarnya.

Ia menegaskan kembali, soal pencabutan izin dan proses yang dijalankan kepada perusahaan yang keberatan, tak ada cara lain. Artinya, pengurusannya secara resmi hanya akan dijalankan oleh tim Satgas yang sudah dibentuk.

"Tolong dicatat, tidak ada gerakan-gerakan tambahan dari tim, jangan dengar nanti bisa diurus, nanti dengan cara A, cara B, jangan percaya, pengusaha, silakan aja datang ke satgas, kalau memang benar mereka punya, pasti akan dikembalikan, tapi kalau gak benar, mau dengan cara apapun, itu saya yakinkan bahawa itu gak bisa," katanya tegas.