Liputan6.com, Banyuwangi - Hilangnya ratusan data penerima bansos di Desa Jambewangi, Sempu, Banyuwangi, masih menjadi polemik. Hal itu menjadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi.
DPRD pun memanggil semua pihak bertanggung jawab di antaranya Dinsos PPKB, Camat Sempu Kepala Desa Jambewangi dan Pendamping PKH. Mereka dipanggil untuk agenda dimintai klarifikasi.
Advertisement
Namun, agenda yang dijadwalkan Rabu 28 September terpaksa ditunda lantaran pihak Kecamatan Sempu, Pemerintah Desa (Pemdes) serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Jambewangi tidak hadir. Rapat hanya dihadiri pihak Dinsos PPKB dan, aktivis yang mewakili warga Jambewangi, Wakil Ketua DPRD Ruliyono, serta Ketua Komisi I Irianto.
"Ditunda karena dari pihak kecamatan, dari pihak desa khususnya tidak datang. Bagaimana mau menyelesaikan persoalan, orang yang punya persoalan saja tidak datang. Karena harus dua arah," kata Ruliyono, Kamis (29/9/2022).
Sebelum hearing dijadwalkan ulang, Ruli menyebut, pihak Dinsos PPKB Banyuwangi ternyata sudah mencarikan solusi agar data yang terhapus bisa diajukan lagi.
"Kita minta ini diselesaikan secara komprehensif. Dari kami sendiri, minimal nanti memberikan stressing kepada Kepala Desa agar tidak terjadi hal seperti ini lagi," tegasnya.
Kandinsos PPKB Banyuwangi Henik Setyorini mengaku telah mengusulkan kembali data bansos di Jambewangi yang sempat terhapus.
"Adapun data yang terhapus itu ada 504 BPNT dan 590 PKH. Data ini merupakan irisan dan telah kami usulkan kembali," katanya.
Namun pihaknya belum bisa memberikan progres sudah berapa banyak data yang terinput kembali. Sebab aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tengah mengalami gangguan.
"SIKS-NG lagi maintenance. Kami sudah konfirmasi ke Pusdatin dan Kemensos, infonya lagi ada penambalan security. Jadi saya belum bisa memberikan progres, sudah terinput berapa," tutur Henik.
Akan Dilaporkan ke Pihak Berwajib
Perwakilan aktivis, Sugiarto, mendesak DPRD Banyuwangi agar kembali menjadwalkan sesegera mungkin hearing kaitan persoalan tersebut.
"Agar tidak membias, sebab di bawah rancu. Karena terkesan saling lempar terkait siapa yang menghapus data penerima bansos di Desa Jambewangi itu," ucap pemerhati sosial asal Sempu ini.
Pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut, karena banyak warga miskin di Desa Jambewangi yang harus segera mendapat haknya kembali.
Sugiarto mengaku, jika persoalan tersebut tidak menemukan titik temu, pihaknya akan melaporkan kepada pihak berwajib, terkait siapa yang harus bertanggungjawab atas raibnya ribuan data bansos ini.
"Jika terjadi human error tidak mungkin sebanyak itu data hilang. Kalau sistem pastinya desa lain juga mengalami hal serupa. Jadi kami hadir di DPRD Banyuwangi, dipertemukan dengan pihak terkait, agar semuanya jelas," pungkasnya.
Advertisement
