Liputan6.com, Banyuwangi - Kepala Desa Jambewangi Banyuwangi Maskur mengaku heran setelah muncul pemberitaan bahwa hearing dengan DPRD terkait data bansos yang hilang, ditunda karena kades tidak datang.
Advertisement
Maskur mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan adanya hearing terkait banyaknya data bantuan sosial (bansos) yang hilang di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu.
"Saya heran, kok di pemberitaan Kades Jambewangi tidak hadir. Padahal saya sendiri tidak dapat undangan hearing tersebut, terkait waktu dan kapan jadwalnya," beber Maskur, Jumat (30/9/2022).
Hal senada dikatakan perwakilan pendamping PKH Desa Jambewangi Misnanto. Pihaknya juga belum mendapatkan pemberitahuan serupa kaitan jadwal hearing tersebut.
"Saya sendiri belum dapat undangan juga," tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Banyuwangi menggelar hearing kaitan banyaknya data bansos yang hilang di Desa Jambewangi.
Hearing tersebut ditunda lantaran pihak Kecamatan Sempu, Pemerintah Desa (Pemdes) serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Jambewangi, tidak hadir.
Rapat dengar pendapat itu hanya dihadiri pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), aktivis yang mewakili warga Jambewangi, Wakil Ketua DPRD Ruliyono, serta Ketua Komisi I Irianto.
Diajukan Pemerhati Sosial
Permohonan hearing tersebut diajukan oleh pemerhati sosial bernama Sugiarto, warga Sempu. Tujuan rapat ini, pihaknya menginginkan solusi agar ratusan warga miskin di Desa Jambewangi yang sebelumnya terhapus, bisa kembali mendapatkan haknya.
Selain itu, hearing tersebut diharapkan bisa menemukan titik terang, siapa orang yang diduga telah menghapus ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jambewangi.
Pasalnya, pemerhati sosial itu menemukan adanya kejanggalan. Karena, banyaknya data KPM yang terhapus ini hanya di Desa Jambewangi. Sementara desa/kelurahan lain di Banyuwangi, tidak terjadi hal serupa.
Advertisement
