Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, melakukan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi.
Rapat ini diikuti seluruh kepala daerah tingkat bupati dan wali kota se-Jateng.
Advertisement
Dalam rapat itu Ganjar mengingatkan kepala daerah untuk bersama-sama memperbaiki sistem pencegahan korupsi. Hal itu untuk menyikapi operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan digencarkan oleh KPK.
"Bagaimana kejadian akhir-akhir ini dengan sejumlah OTT dan itu bisa terjadi di manapun. Maka hari ini saya senang bupati, wali kota, pemprov, DPRD semua ikut untuk bisa memperbaiki sistem ini untuk mencegah korupsi," kata Ganjar, Jumat (30/9/2022).
Ganjar mencontohkan, pemotongan uang bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) yang terjadi di Blora beberapa waktu lalu. Agar hal itu tak terulang, Ganjar menegaskan perilaku tersebut bertentangan dengan semangat anti korupsi di Jawa Tengah.
Menurut Ganjar, semangat anti korupsi, kolusi dan nepotisme jangan hanya diucapkan di mulut saja. Tetapi benar-benar harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang dirapatkan bersama KPK RI hari ini.
"Dan itu semua tidak cukup di lip service, buktinya dibilangin ngeyel dan terjadi OTT di mana-mana. Dalam konteks ini, pertemuan ini menjadi penting agar kawan-kawan DPRD dengan eksekutif kabupaten kota bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun sistem untuk mencegah korupsi," ucap Ganjar.
Lebih lanjut, terkait rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang sedang dibahas Pemprov dan DPRD Jateng, Ganjar berpesan sejak dini untuk tidak dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab menjadi proyek bancakan.
Rawan Penyelewengan
Sebab Ganjar menilai, bantuan-bantuan untuk masyarakat tersebut rawan terjadi tindak penyelewengan, sehingga perlu dikontrol dan dillaksanakan dengan hati-hati.
"Jangan sampe kemudian proyek-proyek ini malah menjadi bancakan. Saya sampaikan indikasinya umpama kalo ada aspirasi masyarakat hati hati dan tolong dikontrol. Jangan sampe kita ada yang terlibat legislatif maupun eksekutif," tegas Ganjar.
Dengan demikian, adanya rapat koordinasi bersama KPK ini diharapkan jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih berhati-hati dan menghindari tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
"KPK nanti memberikan gambaran harapan saya yang umum, termasuk kejadian yang hari ini masih ada saja yang ditangkap OTT. Itu cuma jual beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek investasi dan dipalak, itu nyebelin banget. Saya tidak pernah bosan mengingatkan semua yang diamanatkan masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi," ungkap Ganjar.
Advertisement
