Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah siap mencairkan bantuan sosial alias bansos sembako dan program keluarga harapan (PKH) dengan total nilai Rp 18,4 triliun mulai Senin, 3 Oktober 2022. Alokasi dana itu terdiri dari Rp 11,2 triliun untuk bansos sembako, dan Rp 7,2 triliun untuk program keluarga harapan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 45,12 triliun untuk menyalurkan bansos reguler sembako, dengan sasaran 18,8 juta keluarga penerima manfaat.
Advertisement
Realisasi selama periode Januari-September 2022 sudah mencapai Rp 33,41 triliun, atau sekitar 74 persen dari anggaran Rp 45,12 triliun.
"Nanti untuk Oktober samapi Desember, Insya Allah Senin (3/10/2022) akan mulai didistribusikan untuk yang periode Oktober-Desember. Nilainya Rp 200 ribu per bulan," terang Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).
Sementara untuk PKH, pemerintah target menyalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dengan total anggaran di 2022 sebesar Rp 28,71 triliun.
"Realisasinya sampai ahir triwulan III 2022 sudah 74,3 persen dari anggaran satu tahun tadi. Kuartal IV akan mulai dibayarkan mulai Oktober," imbuh Isa.
Namun, ia menegaskan, besaran alokasi nilai per keluarga akan berbeda-beda. Itu didasarkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan.
Sebagai contoh, untuk komponen PKH bagi ibu hamil dalam satu keluarga penerima manfaat akan mendapat Rp 3 juta dalam setahun. Kemudian, untuk keluarga penerima manfaat yang memiliki anak yang duduk di bangku SD, berhak menerima Rp 900 ribu per tahun untuk satu keluarga.
Isa menuturkan, pemerintah juga bakal memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat yang memiliki anggota lanjut usia (lansia) 60 tahun ke atas. Besarannya, Rp 2,4 juta per tahun.
"Ini adalah cara pemerintah untuk mengintervensi kemiskinan agar tidak terjadi kemiskinan turun temurun," pungkas Isa.
BLT Jokowi Dinilai Jawab Kegelisahan Masyarakat Akibat Kenaikan BBM
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan pemerintah pusat sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sebagai langkah efektif dalam menjawab kegelisahan masyarakat. Dengan penyaluran BLT tersebut, beban hidup masyarakat menjadi berkurang.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase, menyebut kenaikan BBM sempat menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Namun berkat BLT yang dibagikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kegelisahan itu pun menemui solusinya.
“Bantuan ini dalam rangka menjawab kegelisahan masyarakat yang kita tahu bersama masyarakat berharap mendapat uluran tangan dari pemerintah,” kata Syam dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/9/2022).
Menurutnya, pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Sebab, strategi Presiden Jokowi tersebut dinilai cukup baik dan menyentuh persoalan dasar masyarakat.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergandengan tangan sehingga dampak kenaikan BBM tidak begitu dirasakan masyarakat, minimal ada keseimbangan. Kedua, niat Pak Presiden sudah bagus. Insya Allah masyarakat bisa menikmati program dari Pak Presiden,” paparnya.
Namun di sisi lain, Syam mengingatkan pemerintah daerah agar turut mengambil langkah strategis seperti yang dilakukan pemerintah pusat. Sektor UMKM dinilainya perlu mendapat perhatian khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Presiden sudah berpikir bagaimana dengan program BLT, mana versi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (untuk mengatasi persoalan ini). Kita perbanyak anggaran untuk UMKM demi menstabilkan pasar yang ada sehingga UMKM bisa tumbuh dan perekonomian masyarakat tetap terjaga dengan baik,” tutur dia.
Advertisement
Penyaluran BLT BBM Capai 95 Persen
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada penerima manfaat sudah hampir selesai. Total sudah 19.700.000 penerima manfaat yang mendapat BLT BBM.
"Yang berkaitan dengan BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah 19.700.000 penerima manfaat. Artinya, sudah 95,9 persen, sudah hampir selesai," kata Jokowi saat menyerahkan Bantuan Sosial di Kantor Pos Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022)
Dia memastikan pemerintah akan terus membagikan BLT BBM kepada seluruh penerima manfaat. Jokowi optimistis penyaluran BLT BBM akan selesai pada akhir 2023.
"Sampai selesai. Akhir tahun pasti selesai. Insyaallah," ujar Jokowi.
Sementara itu, Jokowi menyampaikan bantuan subsidi upah (BSU) sudah tersalurkan kepada 7.077.000 pekerja. Menurut dia, penyaluran BSU berjalan denhan sangat baik.
"Sampai saat ini utk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000. Artinya, sudah 48,3 persen yang sudah tersalur dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik," jelas Jokowi.
Seperti diketahui, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada masyarakat miskin dan rentan. Bansos BLT BBM merupakan bentuk kompensasi dari keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
BLT BBM disalurkan pemerintah kepada 20,65 juta KPM penerima. Mereka akan menerima dana sebesar Rp 150 ribu per bulan dalam periode 4 bulan (September-Desember).
BLT BBM ini akan disalurkan sebanyak dua kali. Nantinya, masing-masing penerima atau mendapat bansos sebesar Rp300 ribu.
