Liputan6.com, Moscow - Kremlin “mengekang” media di dalam Rusia dalam meliput perang di Ukraina, kata analis media.
Moskow mengeluarkan arahan baru kepada media pada akhir September, menyusul pengumuman Rusia tentang mobilisasi militer parsial untuk mencoba meningkatkan pasukannya.
Advertisement
Berdasar peraturan baru, organisasi media hanya boleh menggunakan data dan informasi dari badan eksekutif federal dan regional kalau melaporkan upaya mobilisasi, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (1/10/2022).
Media yang melanggar akan diblokir atau didenda hingga $82.000, menurut regulator media Rusia, Roskomnadzor.
Sejak menginvasi Ukraina pada Februari, Rusia telah menerapkan rangkaian peraturan pada media, termasuk arahan untuk menyebut perang sebagai “operasi khusus.”
Dan ada undang-undang baru yang mengganjar penyebaran “berita bohong” tentang militer dengan hukuman penjara 15 tahun.
Sebagian organisasi berita berhenti beroperasi. Sebagian lain telah dicabut lisensinya, termasuk Novaya Gazeta, yang editornya, Dmitry Muratov, adalah peraih Nobel Perdamaian 2021.
Pihak berwenang pada 5 September mencabut izin terbit media berita independen Muratov.
Media lain, termasuk VOA dan BBC, mendapati akses ke konten mereka yang berbahasa Rusia diblokir.
Bank Dunia Beri Ukraina 530 Juta Dolar AS
Pada kabar lain, Bank Dunia telah mengatakan akan memberikan tambahan $ 530 juta dalam dukungan kepada Ukraina, sehingga total bantuan oleh bank menjadi $ 13 miliar, ketika invasi Rusia ke negara itu terus berlanjut.
Bantuan itu didukung oleh Inggris ($ 500 juta) dan Kerajaan Denmark ($ 30 juta), kata Bank Dunia dalam sebuah pernyataan, dikutip dari MSN News, Sabtu (1/10/2022).
Dari total bantuan $ 13 miliar ke Ukraina hingga saat ini, $ 11 miliar telah sepenuhnya dicairkan, tambah bank itu.
Analisis terbaru Bank Dunia menempatkan total biaya jangka panjang rekonstruksi dan pemulihan di Ukraina selama tiga tahun ke depan lebih dari $ 100 miliar, kata Arup Banerji, Direktur Negara Regional Bank Dunia untuk Eropa Timur.
Advertisement
Presiden Ukraina Resmi Daftar Keanggotaan NATO untuk Hadapi Aneksasi Rusia
Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina secara resmi mendaftarkan diri untuk keanggotaan pakta militer pimpinan Amerika Serikat, NATO, beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan untuk mencaplok empat provinsi Ukraina.
Dalam pidato yang difilmkan di luar kantor kepresidenannya di Kiev, Zelensky mengatakan dia mengambil "langkah tegas" ini untuk melindungi "seluruh komunitas" Ukraina.
Dia berjanji pendaftaran itu akan terjadi dengan "cara yang dipercepat", demikian seperti dikutip dari the Guardian, Sabtu (1/10/2022).
"Secara de facto, kami sudah menuju NATO. Secara de facto, kami telah membuktikan kompatibilitas dengan standar aliansi. Mereka nyata bagi Ukraina – nyata di medan perang dan dalam semua aspek interaksi kami," katanya.
