Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Pemerintah menargetkan bisa mencapai inklusi keuangan digital hingga 90 persen pada 2024. Target ini, menurut dia, bisa dikejar dengan penguatan sinergi, akselerasi, dan implementasi digitalisasi.
Menkeu menjelaskan, Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi UMKM, tercatat hingga Juni 2022 sebanyak 19,5 juta UMKM telah tergabung dalam ekosistem digital. Pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM bisa tergabung dalam ekosistem digital.
Advertisement
“Target kami untuk 2024 adalah memiliki 30 juta UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital,” kata Menkeu dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 GPFI: “Memanfaatkan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas, Berkelanjutan & Inklusif Ekonomi Perempuan, Pemuda, dan UMKM”, Selasa (4/10/2022).
Menurutnya, digitalisasi memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia telah membuat kemajuan pada tahun 2021, tercatat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 82,6 persen.
“Tetapi kami menargetkan lebih tinggi pada tahun 2024 untuk mencapai 90 persen untuk inklusi keuangan. Dan digitalisasi adalah komponen kunci bagi kami untuk mencapai Target itu,” ujar Menkeu.
Kata Menkeu, saat ini digitalisasi dan UMKM merupakan dua hal yang tak terpisahkan, terutama dalam hal keuangan sebagai hub. Digitalisasi berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, dimana orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, di manapun mereka berada bisa mengakses keuangan melalui digitalisasi.
“Mereka dapat menggunakan Layanan Keuangan digital untuk melakukan transaksi keuangan mereka, digitalisasi serta biaya transaksi yang lebih rendah, yang tentunya menguntungkan kelompok rentan ini,” ujar Menkeu.
Ekosistem UMKM
Tercatat setidaknya ada enam aspek ekosistem UMKM, pertama yaitu kebijakan; kedua, keuangan; ketiga, pasar; keempat, moda; kelima, dukungan; keenam, budaya.
Bendahara negara ini menegaskan, keenam aspek ini memiliki aturan potensi dan peran penting guna dimanfaatkan sepenuhnya, agar upaya pemberdayaan UMKM berjalan optimal, terutama dalam aspek keuangan yang merupakan salah satu tantangan utama dalam mengembangkan UMKM, yaitu akses pembiayaan.
“Pemerintah juga telah menerapkan digitalisasi. Kami menyediakan dan memperkenalkan pembayaran digital, pembukuan, atau pencatatan digital, dan pemasaran digital dan memerintahkan dukungan UMKM dan dalam rangka pemberdayaan, ini juga sangat penting,” pungkasnya.
Advertisement
OJK: Inklusi Keuangan Mampu Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia
Menurut hasil survei indeks inklusi dan literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 78 persen. Inklusi keuangan ini lebih tinggi dibandingkan tingkat literasi keuangan yang hanya 38 persen.
Terkait tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Direktur Humas OJK Darmansyah mengatakan, transformasi digital turut menjadi katalisator kuat untuk meningkatkan inklusi keuangan selain dari faktor literasi dan perlindungan konsumen.
“Menurut APJII penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 77,02 persen, ini mendorong transformasi digital dalam sektor keuangan,” ujar Darmansyah pada acara kelas jurnalis di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Darmansyah juga menjelaskan, studi OJK menunjukkan, peningkatan inklusi keuangan ternyata dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
“1 persen peningkatan inklusi keuangan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,16 persen. Karena salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia adalah ekonomi. Semakin besar inklusi keuangan, maka akan mendorong kesejahteraan finansial,” jelas Darmansyah.
Strategi Mencapai Target Inklusi 90 Persen
Sesuai dengan arahan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta target inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90 persen pada 2024. Demi mewujudkan target ini, OJK memiliki beberapa strategi yang akan dilakukan. Adapun strateginya sebagai adalah pertama peningkatan akses layanan keuangan formal. Kedua adalah peningkatan literasi dan perlindungan konsumen. Ketiga perluas jangkauan layanan keuangan.
Selain itu keempat penguatan akses permodalan dukungan pengembangan untuk usaha mikro dan kecil. Kelima peningkatan produk dan layanan keunagan digital. Dan keeman penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui paling sedikit layanan keuangan digital.
Darmansyah menambahkan, target 90 persen hanyalah angka, tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat bisa mencapai Financial Well Being atau kesejahteraan finansial.
Selain beberapa strategi itu, OJK juga memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai provinsi di Indonesia. Tim yang diinisiasi oleh OJK sejak 2016 ini akan membawa program inklusi keuangan nasional untuk para masyarakat yang tinggal di daerah.
