Liputan6.com, Jakarta - Sebelumnya beredar kabar dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudi Valinka melalui thread di akun Twitter @kurawa pada Senin 9 Januari 2023.
Akun tersebut mengungkapkan ada 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Advertisement
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mempertanyakan apakah benar ada dugaan korupsi atau memang ada pihak-pihak yang sengaja tidak mendistribusikan beras tersebut.
"Ada temuan ribuan ton beras busuk di dalam sebuah gudang. Diduga beras bansos DKI tahun 2022. Apakah benar ada korupsi beras bansos DKI tahun 2020 senilai Rp2,7 Triliun? Atau apakah ada pihak yang tidak melaksanakan tugas mendistribusi? Ini dua hal yang berbeda," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Senin (23/1/2023).
Menurut dia, apabila diduga korupsi itu berarti ada laporan pembelian beras tetapi barangnya tidak ada.
"Kalau korupsi, misalnya laporan pembelian beras ada tapi barangnya tidak ada atau barangnya ada tapi disalurkan ke tempat lain untuk dapatkan keuntungan. Kalau temuan ini, temuan barang bukan temuan bukti pembelian. Jadi mau permasalahkan yang mana?," papar Teddy.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihak yang membuka awal, harus jelas mau melaporkan kasus apa.
"Apakah dugaan korupsinya atau dugaan tidak melaksanakan tugasnya? Kalau korupsinya ke KPK, kalau tidak melaksanakan tugas, ke pihak terkait yang bertanggungjawab atas pendistribusian bansos," terang Teddy.
"Jadi jangan apriori dulu ketika KPK minta para pihak melaporkan, sehingga muncul tudingan-tudingan seolah-olah KPK tidak mau mengusut hal ini. Yang disampaikan KPK benar, KPK tentu butuh kejelasan, ini sebenarnya kasus apa?," sambung dia,
Jadi, Teddy menegaskan, jangan biarkan soal beras itu hanya memenuhi media sosial.
"Tapi laporkan ke KPK atau pihak terkait dan kawal prosesnya. Cukup bukti permulaan, biar nanti dikembangkan," jelas Teddy.
Bantahan BP BUMD
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani menanggapi soal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2020 masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebelumnya, dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudi Valinka melalui thread di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023.
Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan yang berada di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Menurut Fitria pihaknya telah berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya perihal dugaan kasus korupsi tersebut. Hasilnya, dijelaskan bahwa stok beras di gudang penyimpanan Pasar Jaya itu merupakan sisa stok yang rencananya bakal dilelang.
"Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan, dimana terhadap sisa stok tersebut Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," kata Fitria kepada wartawan, Kamis 12 Januari 2023.
Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga turut menanggapi soal tudingan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Heru mengaku tak tahu menahu soal dugaan korupsi bansos tersebut.
"Iya saya enggak tahu, itukan (program bansos) lama," kata Heru di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 11 Januari 2023.
Advertisement
Sebut Sudah Beberapa Kali Bahas Rekonsiliasi Data
Kemudian, Heru menjelaskan telah membahas rekonsiliasi data penerima bansos. Bahkan hingga tiga sampai empat kali pembahasan sejak dia resmi mulai memimpin Ibu Kota. Kendati demikian, Heru mengaku tak paham persoalan di program lama peninggalan gubernur sebelumnya.
"Saya disini sudah tiga empat kali membahas mengenai data rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya enggak paham," ungkap Heru.
Rudi Valinka melalui akun Twitter @kurawa membuat thread menuding bansos Pemprov DKI 2020 dikorupsi. Pada 9 Januari 2023 melalui thread-nya itu, dia membeberkan secara runtut temuannya itu.
"Kita mulai yah #sinetwit Bansos DKI tahun 2020 yang lalu," demikian tulis @kurawa, dikutip Kamis 12 Januari 2023.
Dalam lanjutan utasnya, dia mengatakan bahwa dugaan korupsi bansos berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan Pulogadung.
Dinsos DKI Jakarta Siap Dipanggil KPK
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari buka suara soal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Premi tak menampik pihaknya memang pernah menandatangani kontrak dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya pada 2020.
Dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudi Valinka melalui thread di akun Twitter @kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
"Intinya memang kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan pemda Pasar Jaya. Tetapi kan kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020," kata Premi ditemui di Agro Edu Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari 2023.
Selain itu, Premi juga mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan tumpukan beras menguning di gudang penyimpanan Pasar Jaya, Pulogadung, Jakarta Timur. Dia membantah jika tumpukan beras tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi bansos DKI 2020.
"Kita tunggu saja ya itu barang siapa ya," ucap dia.
Premi menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terkait bansos DKI 2020. Pemeriksaan, kata dia dilakukan pada 2021 dan 2022.
"Kalau saya 31 Desember 2020. Pemeriksaan sudah pemeriksaan di 2021, 2022," kata Premi.
Premi menyampaikan, penyaluran bansos DKI 2020 juga turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengelolaan Keuangan (BPK), serta Inspektorat. Dia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran bansos DKI 2020 pada 2021.
"Ya ada KPK, BPK, ada Inspektorat. Jadi kami kontraknya di 31 Desember 2020 dengan Pasar jaya selesai. LKPJ nya kan 2021 ya," jelas dia.
Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi Bansos DKI 2020 itu.
"Jelas dong, sebagai perangkat daerah kita harus memberikan keterangan sebaik baiknya," ungkap dia.
Advertisement
PSI Minta KPK Telusuri
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2020. Menurut informasi yang diterima PSI, diduga total nilai rasuah yang terjadi di DKI jumlahnya mencapai Rp 2,85 triliun.
“KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan,” tulis Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo melalui keterangan pers diterima, Sabtu 14 Januari 2023.
Sigit memastikan, PSI mengutuk dugaan korupsi tersebut. Dia menilai, bila benar terjadi maka hal itu menjadi tindakan yang sangat keji di luar batas kemanusiaan.
“Pada tahun 2020 warga Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tegas Sigit.
Sigit menilai, timbunan 1.000 ton beras seharusnya bisa dikonsumsi 200 ribu keluarga di saat pandemi. Namun diduga hal itu dibiarkan membusuk di gudang saat rakyat harus menggelandang di jalanan sebab tidak mampu membeli makanan.
“Ini jelas merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral,” Sigit menandasi.
