Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau emisi karbon sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim.
Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur hijau, khususnya di sektor sumber daya air (SDA) guna menopang pembangkit listrik.
Advertisement
"Khusus di sektor sumber daya air, Kementerian PUPR mencoba mengembangkan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang meliputi Pembangkit listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, hingga pembangkit listrik tenaga surya. Kita punya potensi bendungan yang kita miliki untuk pembangkit listrik," kata Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Arvi Argyantoro dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10/2022).
Proyek infrastruktur hijau lain dari Kementerian PUPR, dikatakan Arvi merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang diletakkan di atap perumahan.
"Proyek yang satu ini sudah dilaksanakan atau piloting pada program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) di perumahan subsidi di Sumatera Selatan.Kita sudah bangun rooftop panel surya di atas rumah untuk listrik rumah itu," jelasnya.
Arvi menambahkan, Kementerian PUPR juga memiliki program pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah. Proyek ini sedang diinisiasi melalui pendampingan Kementerian PUPR di beberapa tempat seperti beberapa daerah di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tangerang.
Skema KPBU
Dikatakan Arvi, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan beberapa proyek tersebut, Kementerian PUPR menjalankan skema KPBU salah satunya pembangkit listrik mikro hidro di Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat.
"Proyek ini diinisiasi oleh pihak swasta dalam hal ini Brantas Energi. Jadi sebenarnya kita membuka kesempatan badan usaha apabila memang melihat potensi bendungan yang kita miliki. Jika memang bisa berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air, kami persilahkan bisa sampaikan surat atau usulan menjadi pemrakarsa," paparnya.
Sementara Direktur Keuangan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Sylvi J Gani mengutarakan, pihak swasta memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.
"Adapun limit kapasitas fiskal APBN terbatas, sehingga keterlibatan swasta sangat diharapkan untuk bisa mengisi kekosongan dari kebutuhan pembiayaan tersebut," ujar Sylvi.
Advertisement
Platform
Menurut Sylvi, PT SMI memiliki platform bernama SDGS Indonesia One yang bertujuan untuk mengundang para pihak yang tertarik kepada pembangunan berkelanjutan.
"Banyak investor swasta yang berminat bekerja sama dengan PT SMI untuk berinvestasi membangun proyek-proyek yang berhubungan dengan perubahan iklim maupun energi bersih," tandasnya.
