Kenaikan Upah Minimum 2023 Mulai Dibahas, Simak Rincian UMP Tahun Ini di 34 Provinsi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkap, Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional telah mulai membahas formula upah minimum 2023. Sesuai dengan aturan, angka kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 harus diumumkan November 2022.

"Kita sudah minta Bu Dirjen PHI Jamsos untuk dengar pandangan dari Tripartit Nasional, maupun Dewan Pengupahan Nasional, maupun secara langsung ke teman-teman serikat pekerja dan buruh maupun kepada asosiasi pengusaha," ujar Ida Fauziyah pada Jumat 7 Oktober 2022. 

Dia memastikan kalau hasil diskusi mengenai kenaikan UMP 2023 akan diumumkan pada November 2022. Karena, itu sudah menjadi aturan yang disepakati. "Ya pasti November, orang ketentuannya," ujar dia.

Meski begitu, Ida Fauziyah belum memberikan bocoran berapa besaran kenaikan UMP 2023. "Kita akan dengarkan hasilnya itu. Saya sudah bicara dengan Dirjen PHI Jamsos," pungkasnya.

Menegok ke belakang, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09 persen. UMP ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2022.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Lantaran pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.

Berikut daftar besaran upah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur masing-masing daerah, dirangkum Liputan6.com:

1. Aceh Rp 3.166.460

2. Sumatera Utara Rp 2.522.609

3. Sumatera Barat Rp 2.512.539

4. Sumatera Selatan Rp 3.144.776

5. Riau Rp 2.938.564

6. Kepulauan Riau Rp 3.050.172

7. Jambi Rp  2.649.034

8. Bengkulu Rp 2.238.094

9. Lampung Rp 2.440.485

10. Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.264.883.