Liputan6.com, Jakarta PT Geo Dipa Energi (Persero) saat ini tengah mengembangkan 2 Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Dieng dan Patuha, yaitu PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dengan masing-masing berkapasitas 55 MW.
Kedua proyek tersebut masih dalam tahap penyelesaian dengan target sudah bisa masuk ke sistem kelistrikan paling lambat awal 2025.
Advertisement
“Proyek ini juga menjadi sebuah investasi berkelanjutan yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan produksi energi bersih akan meningkat dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, terutama batubara pada sistem ketenagalistrikan di Jawa-Bali,” Direktur Utama GeoDipa, Muhammad Ikbal Nur, seperti dikutip Sabtu (9/10/2022).
Keberadaan proyek PLTP Geo Dipa sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, dengan mematok target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.
Ini menegaskan komitmen Indonesia dalam pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Geo Dipa saat ini mengoperasikan PLTP Dieng Unit 1 dan PLTP Patuha Unit 1 masing-masing berkapasitas 55 MW ditambah dengan satu PLTP skala kecil di Dieng berkapasitas 10 MW.
Total kapasitas PLTP yang dioperasikan mencapai 120 MW. Dengan tambahan Unit 2 di Dieng dan Patuha serta Dieng Binary 5-10 MW, maka total kapasitas PLTP yang dioperasikan Geo Dipa menjadi 240 MW pada 2025.
Dikatakan Muhammad Ikbal jika Indonesia dikarunai Tuhan dengan berbagai sumber energi, termasuk eneri terbarukan yang digadang-gadang akan menggantikan energi fosil, khususnya energi bersumber dari panas bumi dan energi bersumber dari hydro.
Namun demikian, potensi-potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan menjadi sangat penting dalam menjamin ketahanan dan keamanan energi nasional, mengingat potensi panas bumi Indonesia menjadi yang terbesar kedua didunia.
Selain melakukan pengembangan di Dieng dan Patuha, GeoDipa juga juga berkomitmen untuk mempercepat pengembangan pemanfaatan panas bumi di Indonesia melalui program government drilling.
Melalui program ini, diharapkan mampu mengurangi resiko pengusahaan di sektor hulu panas bumi dimana selama ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pengembang/badan usaha dalam melakukan pembangunan PLTP.
Untuk mensukseskan percepatan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan khususnya panas bumi, tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah rekan-rekan media.
“Oleh karena itu, kami berharap rekan-rekan media bisa mendukung hal tersebut. Karena rekan-rekan media memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan informasi dan pemahaman yang baik untuk meningkatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas,” katanya.
Progress Proyek
Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi GeoDipa Yudistian Yunis, menjelaskan progress pengembangan proyek PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 saat ini sudah mencapai 30 persen.
Ditargetkan jika kedua unit pembangkit panas bumi tersebut sudah bisa masuk ke sistem kelistrikan paling lambat awal 2025.
“Kami targetkan keduanya bisa beroperasi pada akhir 2024 atau paling lambat awal 2025,” kata Yudistian pada “Ngobrol Panas Bumi” bertajuk “Peran BUMN Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia” yang digelar Geo Dipa di Jakarta, Jumat (7/10).
Saat ini diungkapkan jika proses usdah memasuki fase pengeboran masing-masing 5 sumur produksi dari target 12 sumur di Patuha dan 10 sumur di Dieng.
Selain melakukan pengembangan di Dieng dan Patuha, GeoDipa juga berkomitmen untuk mempercepat pengembangan pemanfaatan panas bumi di Indonesia melalui program government drilling.
Melalui program ini, diharapkan mampu mengurangi resiko pengusahaan di sektor hulu panas bumi dimana selama ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pengembang/badan usaha dalam melakukan pembangunan PLTP, ujarnya.
Geo Dipa Energi merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan 94,5 persen saham pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan dan 5,5 persen dimiliki PT PLN (Persero).
Advertisement
