Jokowi: Saya Dulu Enggak Mau ke Freeport karena Bukan Milik Indonesia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan dirinya dulu tak mau berkunjung ke PT Freeport karena mayoritas saham dimiliki perusahaan Amerika Serikat (AS). Namun, kata dia, saat ini saham PT Freeport dimiliki BUMN Indonesia.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 11 Okt 2022, 14:49 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana tiba di Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika Papua, Kamis (1/9/2022) pukul 08.15 WIT (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan dirinya dulu tak mau berkunjung ke PT Freeport karena mayoritas saham dimiliki perusahaan Amerika Serikat (AS). Namun, kata dia, saat ini saham PT Freeport dimiliki BUMN Indonesia.

"Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan AS lagi. Karena sebelumnya kita hanya diberi (saham) 9,3 persen. Tiga tahun kami bernegosiasi sangat alot sekali dan kita sekarang sudah memegang saham mayoritas 51 persen," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran RI di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

"Saya dulu-dulu enggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita. Tetapi sekarang saya ke freeport karena itu jelas milik kita. menjadi milik BUMN kita. Artinya, milik pemerintah Indonesia," sambungnya.

Dia mengaku senang 98 persen karyawan PT Freeport saat ini diisi oleh warga negara Indonesia (WNI). Dari jumlah itu, sebanyak 40 persen merupakan masyarakat asli Papua.

"Ini adalah sebuah transformasi teknologi, adalah sebuah transformasi ekonomi yang kadang-kadang kita tidak sadar. Saya baru sadar ketika masuk ke sana. Saya baru sadar bahwa ini adalah transformasi ekonomi yang besar," jelasnya.

 


Penerimaan Lebih Besar

Jokowi meyakini Indonesia akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar apabila transformasi tersebut terus dilakukan secara konsisten. Asalkan, kata dia, Indonesia tak takut menghadapi gugatan di organisasi perdagangan dunia WTO akibat pelarangan ekspor nikel mentah.

Dia mengungkapkan bahwa dividen atau keuntungan yang didapat Indonesia PT Freeport saat ini 51 persen, dari sebelumnya hanya 9 persen. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta bea ekspor yang didapat dari Freeport juga lebih besar.

"Setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka kita 70 persen itu masuk ke negara, dari yang sebelumnya hanya deviden 9 persen," ujar dia.


Jangan Lagi Ekspor

Dalam kesempatan ini, Jokowi meminta presiden berikutnya untuk tak lagi melakukan ekspor bahan mentah lagi. Dia menekankan Indonesia tak perlu takut menghadapi gugatan di WTO, agar bisa menikmati kekayaan alam yang dimiliki.

"Siapapun nanti pemimpin, presiden konsitensi itu harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Hati-hati kita semua harus mengingatkan, meskipun sekali lagi kita digugat," tutur dia.

"Kalau kita digugat dan kita mundur lagi, kapan lagi kita bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan yang dimiliki oleh kita," imbuh Jokowi.

Infografis Muncul Lagi Wacana Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya