Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jabar menyadari, pembangunan literasi menjadi tulang punggung kualitas SDM di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam menyiapkan pelayanan terbaik yang dimiliki dan akses literasi yang luas untuk menjangkau masyarakat Jabar.
Hal itu disampaikan secara tertulis oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengawali pelaksanaan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM), di Graha Pustaloka, Kamis (13/10/2022).
Advertisement
"Kami berharap ke depan minat baca masyarakat Jabar akan terus meningkat, tumbuh yang akan melahirkan generasi cerdas, kreatif dan produktif," ujar Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko, mengutip yang disampaikan Gubernur.
Senada dengan yang dinyatakan Ridwan Kamil, Perpustakaan Nasional menilai masyarakat yang memiliki budaya baca serta tinggi tingkat literasinya sangat diperlukan dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, terampil serta kreatif.
"Inovasi pemikiran jauh lebih dahsyat daripada perang fisik. Tanpa bahan bacaan yang kuat, siapa pun tidak akan punya kekuatan berpikir," ungkap Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana.
Berdasarkan data Perpusnas, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-2 terbaik di Indonesia. Apalagi Jawa Barat dianugerahi potensi serta kekayaan alam yang melimpah dengan dukungan populasi penduduk yang besar. Hal ini menjadi tantangan bagi perpustakaan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan tinggi literasinya.
Senapas dengan semangat tersebut, maka paradigma perpustakaan kini berorientasi pada upaya memobilisasi pengetahuan (transfer knowledge).
"Kami menyebutnya ini sebagai perpustakaan menjangkau masyarakat, yang diaplikasikan melalui program transformasi berbasis inklusi sosial," lanjutnya.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial dirancang untuk memiliki manfaat tinggi di masyarakat yang mendorong kreativitas dan inovasi agar menjadi produktif bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui perpustakaan, tambah Ofy, seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat marginal atau yang berekonomi lemah tertolong dalam mengakses ragam pengetahuan yang mereka perlukan.
Undang-Undang Literasi
Dukungan tidak kalah penting juga disuarakan anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid. Ia menyampaikan pihaknya kini bersikeras mewujudkan undang-undang khusus untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui jalur pendidikan dan perpustakaan.
"Ini kita susun agar semua komponen masyarakat dapat terlibat dan mendukung percepatan indeks literasi," ungkap Sodik.
Terkait profesi pustakawan sebagai pengelola perpustakaan, Sodik mengaku pihaknya telah menyempurnakan Undang-undang ASN untuk memberikan ruang lebih besar untuk pustakawan.
"Kami terus mendorong pemerintah agar dapat memberikan anggaran untuk peningkatan kualitas pustakawan," lanjutnya.
Sementara itu, Dosen Universitas Padjajaran, Agus Rusmana mengatakan, dalam transformasi perpustakaan melalui ekosistem digital, pustakawan yang ada di dalam ekosistem tersebut juga harus bertransformasi. Jika dulu lebih dikenal dengan karya-karya manual, kini harus berpikir kreatif dan berkarya digital sebanyak-banyaknya
"Pustakawan dalam ekosistem digital perlu berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter," ungkap Agus.
Advertisement
