Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendukung konektivitas Kereta Cepat Jakarta Bandung, dengan membuka jalan akses baru menuju stasiun.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pihaknya bakal membangun jalan akses menuju empat stasiun utama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar.
Advertisement
Dia mencontohkan, pembukaan jalan akses menuju Stasiun Kereta Cepat Tegalluar nantinya akan terintegrasi dengan Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) di sisi ujung timur, yakni dengan exit Tol Km 149 A Gedebage dan Gerbang Tol (GT) Cileunyi.
"Nanti kita akan memberikan akses dari tol. Nanti ada exit tol, mungkin kita akan satukan dengan exit Gedebage, nanti akan ada crossing untuk akses ke sini. Juga, buka dari arah Cileunyi, bikin exit ke stasiun ini," jelas Hedy kepada Liputan6.com di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).
Sementara di sisi ujung Tol Padaleunyi yang mengarah ke Padalarang, pun akan dibuat konektivitas jalan guna mendukung lalu lintas menuju stasiun yang jadi titik akhir pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung di lokasi tersebut.
Dalam hal ini, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kota Baru Parahyangan untuk membangun jalan layang (flyover) baru di kawasan Padalarang.
"Nanti kan kita yang Padalarang akan lakukan upgrading di Stasiun Padalarang. Jangka pendek nanti kita akan lakukan penataan untuk akses ke Stasiun Padalarang dari jalan nasional," kata Hedy.
"Jangka pendeknya kita traffic management sama penataan. Nanti jangka permanennya kita akan kerjasama, kalau memungkinkan dengan Kota Baru Parahyangan, bikin flyover," ujarnya.
Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Tanggung Jawab Indonesia atau China?
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara soal pembengkakan biaya (cost overrun) yang terjadi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan China punya versi masing-masing soal pembengkakan biaya proyek kereta cepat ini dan sekarang masih dalam tahap negosiasi.
"Sekali lagi ya, ini masih negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Kemarin ada pemberitaan kenapa asumsi cost overrun Pemerintah dan Tiongkok berbeda, karena memang masing-masing punya konsultan. Konsultannya punya asumsi yang berbeda," jelasnya di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).
Sebagai contoh, Dwiyana menyebut konsultan dari pihak China menghitung biaya GSMR untuk 900 MHz itu free charge, tidak dihitung sebagai pembiayaan. Pemerintah China menyediakan frekuensi itu yang didedikasikan untuk pengoperasian kereta api.
"Tapi kalau disini enggak bisa. Dari tahun 1992 900 MHz untuk GSMR sudah dipakai industri telekomunikasi. Jadi kami diminta untuk kerjasama dengan Telkomsel," papar dia.
"Di situ ada investasinya, hampir sekitar Rp 1,3 triliun untuk clearence frekuensi dan lain-lain. Sehingga tidak mengganggu antara frekuensi telekomunikasi dengan kami," ungkap Dwiyana.
Advertisement
Kajian BPKP
Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) lewat hasil kajiannya menghitung, ongkos proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya USD 1,1 miliar.
Saat ini tengah dilakukan kaji ulang kedua antar pemerintah Indonesia dengan China melihat ada perubahan struktur perpajakan, akuisisi lahan, dan lainnya.
Rencananya, angka resmi pembengkakan biaya itu nanti akan diumumkan oleh Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
