Liputan6.com, Nunukan - Ratusan petani rumput laut yang tergabung dalam Aliansi Pembudidaya Rumput Laut (APRL) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (13/10/2022) menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.
Aksi ini dilakukan, buntut kekecewaan para petani rumput laut di Nunukan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provensi (Pempov) Kaltara, yang berencana membongkar pondasi rumput laut milik warga di Nunukan, tepatnya di perairan Mamolo.
Advertisement
Untuk diketahui, belum lama ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama pihak terkait, guna membahas alur pelayaran yang ada di perairan Kaltara khususnya di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.
Hal ini dikarenakan, banyaknya pondasi pengikat dan tali rumput laut yang terpasang dan diduga menutupi jalur pelayaran, sehingga Pemprov Kaltara melalui DKP berencana melakukan penertiban pondasi rumput laut tersebut.
Dalam aksi demo tersebut, Koordinator Aksi APRL Nunukan, Muhammad Hisyam menjelaskan, para petani rumput laut menolak keras pembongkaran pondasi rumput laut di perairan Mamolo, yang selama ini sudah terpasang bertahun-tahun.
Alasannya, Hisyam menambahkan, mengingat selama ini instansi pemerintah dan terkait lainnya tidak pernah membuat tanda yang jelas dan khusus mengenai zona tangkap, budi daya hingga jalur pelayaran di perairan Mamolo.
"Selama ini tidak ada (tandanya), belum lama ini infonya DKP melakukan rakor, tapi dari kami (APRL) Nunukan tidak pernah diajak untuk ikut rakor dan berdiskusi," kata Hasyim, usai menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Nunukan.
Oleh karena itu, Hasyim menuntut, dari DKP Kaltara dan pihak terkait lainnya untuk dapat mengkaji ulang dengan melibatkan petani rumput laut, terkait batas budidaya dan jalur pelayaran, yang ada di perairan Mamolo sebelum melakukan pencabutan pondasi rumput laut.
"Kami minta jangan asal main cabut saja, sebelum adanya kajian dan diskusi ulang dengan melibatkan orang-orang yang mewakili petani rumput laut, jadi jangan hanya diwakili kelompok tertentu saja," ungkap Hasyim.
Soroti Jalur Lintas Kapal
Selama melakukan aksi demo, Hasyim turut menyoroti adanya jalur lintas kapal yang dibuat pihak tertentu, di tengah pondasi rumput laut. Sehingga, hal ini dirasakan sangat membahayakan para petani rumput laut yang ada di Nunukan.
"Tolong hal ini juga jadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan di penerintahan, karena ini sangat membahayakan petani rumput laut, jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan memicu terjadinya konflik," tegasnya.
Tidak hanya itu, Hasyim menyebutkan, jika penertiban dan pencabutan pondasi rumput laut itu tetap dilakukan, dampaknya para petani rumput laut mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah, yang dikeluarkan untuk memasang pancang tetsebut.
"Yang jelas kami rugi jika tetap dibongkar (pondasinya), apalagi selama ini kami tidak pernah diajak berdiskusi, jadi kami minta jangan langsung main bongkar sebelum ada kajian ulang," pungkasnya.
Advertisement
