Liputan6.com, Jakarta Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, saat ini, pariwisata Pulau Bali masih belum ramah terhadap wisatawan muslim.
Hal ini merespons ajakan Menteri Pariwisata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata di dalam negeri menghadapi ancaman resesi global 2023. Diketahui, Bali sendiri merupakan destinasi favorit bagi turis domestik maupun asing.
Advertisement
"Sektor pariwisata di Bali sejatinya belum ramah terhadap wisatawan muslim," kata Tulus dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Indikasinya, lanjut Tulus, masih minimnya ketersediaan tempat ibadah baik masjid maupun mushala. Padahal, tempat ibadah merupakan syarat utama bagi wisatawan muslim.
Selain itu, ketersediaan restoran halal berskala besar di Pulau Dewata juga masih terbatas. Padahal, wisatawan domestik mayoritas beragam Islam.
"Seharusnya ini menjadi concern Menteri Pariwisata dan Pemda setempat," tekan Tulus.
Oleh karena itu, YLKI mendesak Kemenparekraf dan Pemda setempat untuk menyiapkan infrastruktur pendukung wisatawan muslim. Hal ini demi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah global.
"Jangan kalah sama Jepang yang menyediakan mobile mosque untuk memfasilitasi wisatawan muslim," tutupnya.
Jokowi Minta Menteri Kerja Lebih Detail
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, 28 negara sedang mengantre untuk meminjam uang dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Dia pun meminta para menteri betul-betul bekerja secara makro dan mikro, agar Indonesia bisa selamat dari ancaman resesi.
"Badai itu sudah datang, tinggal persiapan. Kita ini betul-betul persoalan detail. Ndak bisa sekali lagi kita bekerja hanya rutinitas, ndak bisa sekarang ini. Bekerja makro, bekerja mikro, bekerja detail, itu yang bisa menyelamatkan negara kita," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa 11 Oktober 2022.
Advertisement
Hati-hati Bikin Kebijakan
Dia juga meminta para menteri untuk berhati-hati dalam membuat setiap kebijakan. Pasalnya, kata Jokowi, kebijakan kecil saat ini bisa menjadi sensitif bagi masyarakat.
"Jangan sampai lepas dari manajemen kita, namun situasinya betul-betul yang luar biasa sulitnya. Sekali lagi policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan kecil-kecil, tapi sekarang ini semuanya sensitif," ujarnya.
Untuk itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga untuk mempekuat hubungan dalam menangani urusan perlambatan ekonomi dunia, krisis pangan, energi, dan keuangan. Dia akan mengajak beberapa menteri berbicara untuk menguji persiapan menghadapi badai krisis global.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
