Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar angkat bicara terkait wacana perombakan kabinet atau reshuffle yang mencuat usai Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Golkar menilai, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Bapak Presiden memiliki penilaian terhadap partai politik yang menjadi pendukungnya dan tentu kita serahkan kepada Bapak Presiden untuk menilai dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan beliau," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat 14 Oktober 2022
Advertisement
Saat ditanyai, apakah Partai Golkar sudah mendapat informasi lebih lanjut terkait reshuffle kabinet, Ace enggan menjawab secara detail.
"Wah enggak enggak. Waduh itu tingkat dewa semua itu," ucap Ace.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Menurut dia, rencana tersebut akan selalu ada dan tinggal tergantung pelaksanaan tentang kapan diputuskan.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata dia di sela peninjauan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tengalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
Meski demikian, Jokowi tidak merinci siapa jajaran kabinetnya yang akan tergusur dalam reshuffle mendatang. Jika benar, nantinya hal ini akan menjadi reshuffle jilid ke delapan pada era pemerintahan Jokowi sejak menjabat.
Respons PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut keputusan Jokowi sangatlah bagus.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Dia berharap dalam Pemilu 2024, masyarakat berada dalam kondisi yang baik. Menurutnya, kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi.
Kendati demikian, Hasto menyebut Jokowi punya hak penuh untuk melakukan reshuffle. Dia mendukung Jokowi mengevaluasi menteri yang tidak patuh.
"Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat. Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," imbuh Hasto.
Advertisement
Demokrat: Jangan Jadi Alat Intimidasi Parpol
Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali santer terdengar usai Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
Menanggapi hal itu, Partai Demokrat menilai reshuffle merupakan hak prerogatif presiden untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan sekelompok orang, apalagi sebagai menekan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah.
"Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan resmi, Jumat (14/10/2022).
Dia menilai, intimidasi dengan cara mereshuffle menteri-menteri yang tak sejalan, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024.
"Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok," tegasnya.
Sikap Demokrat seperti yang selalu ditegaskan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, akan terus konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mengawal demokrasi Indonesia, agar semakin berkembang dan matang.
Demokrat, kata Herzaky, akan melawan jika ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Harapannya, Presiden Jokowi dan koalisinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif ini. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan," ucapnya.
"Mungkin Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY. Bagaimana Bapak SBY dalam tahun-tahun terakhir pemerintahannya, fokus mengurus negeri dan memikirkan nasib rakyat. Tidak berupaya menentukan dan mengatur-atur siapa sebaiknya calon pengganti beliau," imbuh Herzaky.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
