Liputan6.com, Mamuju - Tim Desa Presisi Institut Pertanian Bogor (IPB) menyerahkan hasil program Data Desa Presisi Batch I kepada Pemprov Sulawesi Barat. Pada Data Desa Presisi Batch I ini menyasar 39 desa dan enam kelurahan dengan anggaran mencapai Rp4,9 milliar.
Pj Gubernur, Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan, data merupakan persoalan paling utama yang dihadapi birokrasi untuk menyusun program kesejahteraan. Karena data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas dan hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat.
Baca Juga
Advertisement
"Karenanya itu saya mendorong Data Desa Presisi yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar. Tahun depan kita akan lanjutkan dengan menyasar semua desa yang ada, karena ini merupakan persembahan dari Sulbar untuk Indonesia," kata Akmal di Mamuju, Sabtu (15/10/22).
Akmal menambahkan, Data Desa Presisi bisa dijadikan patokan awal dalam setiap membuat kebijakan guna kepentingan tata kelola pemerintahan. Dengan data yang sama, pemerintah provinsi, kabupaten hingga ke desa bisa membuat program yang kolaboratif seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
"Data itu penting untuk kita bergerak secara bersama-sama dan kolaborasi, kalau semua dilakukan dengan pendekatan bersama kita akan bisa mengurangi jumlahnya (kemiskinan dan stunting), kalau sendiri kita tidak bisa" jelas Akmal.
Setelah Data Desa Presisi Batch I menyasar 39 desa dan kelurahan selesai, akan dilanjutkan dengan batch II dengan menyasar 68 desa dan kelurahan hingga akhir 2022. Program ini akan rampung di 2023 yang menyasar 534 desa kelurahan di Sulawesi Barat.
"Karena anggaran kita terbatas dan saya Insya Allah pada 2023 kita mencoba mencari dana di pusat. Jadi tidak membebani APBD kita, karena ini juga penting untuk pemerintah pusat," tegas Akmal.
Saksikan Video Pilihan Berikut:
Yang Pertama Miliki Data Desa Presisi
Sedangkan, Wakil Kepala LPPM ITB Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Sofyan Sjaf mengatakan, data desa presisi merupakan penyempurnaan data yang ada di daerah. Karena pencacahan data dilakukan dengan melakukan pendekatan sensus, dan tidak hanya menyajikan angka-angka disertai data spasial.
"Sulbar daerah pertama yang memiliki Data Desa Presisi. Data adalah komitmen kita menjelaskan mana yang benar. Tentunya tidak terlaksana tanpa adanya birokrasi serta sejumlah pihak yang berkolaborasi menyukseskan program Data Desa Presisi," ujar Sofyan.
Rektor IPB Arif Satria mengapresiasi langkah yang diambil Pemprov Sulawesi Barat karena mempercayakan IPB mengatasi persoalan di desa dan mewujudkan Data Desa Presisi. Menurutnya, data merupakan masalah fundamental, ketika data desa salah maka data ketingkat atas juga salah, mulau kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga data nasional.
"Sulbar adalah provinsi pertama paling banyak mengadopsi Data Desa Presisi, itu dikarenakan Pj Gubernur punya visi meningkatkan akurasi data. Visi ini sangat diperlukan Indonesia atau Sulbar ke depan," terang Arif.
Sedangkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulawesi Barat, Muh Jaun, menyampaikan ide dan gagasan untuk mengimplementasikan pendataan yang lebih presisi, sampai pada spasial mendapatkan respon positif dari masyarakat. Berbagai kendala ditemui dalam prosesnya namun dapat teratasi dengan koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan secara intensif.
"Program Data Desa Presisi Batch I ini merupakan langkah awal dan akan diimplementasikan di 575 desa di Sulbar," tutup Jaun.
Advertisement
