Liputan6.com, Cilacap - Kasus narkoba yang menjerat pejabat tinggi polisi, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra cukup mengagetkan publik. Sepertinya ini adalah pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri dengan pangkat tertinggi sepanjang sejarah di republik ini.
Tentu saja masyarakat mengapresiasi kesungguhan Polri dalam memberantas narkoba. Sebab, kini Indonesia telah berada dalam fase darurat narkoba.
Kasus yang menjerat Teddy Minahasa ini pun tak urung mengingatkan kita pada kasus narkoba yang cukup spektakuler beberapa tahun lampau. Adalah Freddy Budiman, gembong narkoba yang kala itu menyita perhatian publik.
Jejak kontroversial hingga perannya dalam pengendalian peredaran narkoba dari balik penjara benar-benar membuka mata betapa Indonesia benar-benar darurat narkoba. Freddy lantas divonis mati.
Namun, sebelum eksekusi dilakukan, ada momen ketika Freddy mengajukan peninjauan kembali dan menyatakan tobat nasuha. Terpidana mati itu mengajukan surat permohonan tobat nasuha saat sidang PK yang digelar di Ruang Wijayakusuma, Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Rabu, 25 Mei 2016.
Baca Juga
Advertisement
Surat tersebut dibacakan Freddy Budiman dalam sidang yang beragendakan pembacaan memori PK dengan majelis hakim yang diketuai Catur Prasetyo serta beranggotakan Vilia Sari dan Cokia Ana Pontia.
Dalam surat yang ditulis pada tanggal 2 April 2016 atau saat Freddy masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, terpidana mati juga memohon ampun kepada negara.
"Surat permohonan tobat nasuha kepada Allah SWT dan permohonan ampunan kepada negara melalui Majelis Hakim Agung yang mengadilipermohonan PK saya di Mahkamah Agung RI Jakarta," kata Freddy Budiman saat membacakan surat tobatnya, dikutip dari Antara.
Ia mengaku benar bertobat dan akan berhenti menjadi pengedar dan produsen narkoba. Freddy Budiman ajukan surat permohonan tobat nasuha di persidangan Rabu, 25 Mei 2016 14:51 WIB.
Freddy mengajukan peninjauan kembali terhadap vonis hukuman mati yang diterimanya menjelang kabar akan dilaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba tahap ketiga. Selain itu, ia mengaku menyadari dan menyesali segala perbuatannya dalam jaringan narkoba internasional.
"Dengan menyatakan sepenuhnya hidup mati saya kepada Allah SWT. Saya akan berjuang keras serta berusaha maksimal untuk hidup benarbenar menjadi manusia baru meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, demi melihat istri dan empat orang anak saya," kata si gembong narkoba ini.
Freddy mengaku siap menerima konsekuensi eksekusi mati jika di sisa pidana mati masih menjalani bisnis narkoba."Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia semoga permohonan saya dikabulkan oleh negara dan Majelis Hakim Agung," katanya.
Saksikan Video Pilihan Ini:
Eksekusi Mati Freddy Budiman
Sementara saat membacakan memori PK, penasihat hukum Freddy Budiman, Untung Sunaryo mengatakan bahwa kliennya memiliki peran yang sama dengan sejumlah saksi yang dalam sidang tingkat pertama di PN Jakarta Barat, antara lain Candra Halim, Abdul Syukur, danSupriyadi.
Akan tetapi, kata dia, vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Freddy Budiman berbeda jauh dengan vonis untuk para saksi tersebut.
"Misalnya, Supriyadi divonis tujuh tahun penjara, sedangkan klien kami divonis mati," katanya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan majelis hakim untuk meninjau kembali vonis mati yang dijatuhkan PN Jakarta Barat kepada Freddy Budiman.
Saat diminta memberi tanggapan atas memori PK tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri atas Anton Suhartono, Amril Abdi, dan M. Farudi Arbi meminta majelis hakim untuk menolak permohonan PK yang diajukan Freddy Budiman.
Usai mendengarkan pembacaan memori PK dan tanggapan JPU, Ketua Majelis Hakim Catur Prasetyo bertanya kepada penasihat hukum pemohon PK, apakah akan mengajukan saksi atau tidak mengajukan.
Terkait pertanyaan tersebut, Untung Sunaryo menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam sidang pemeriksaan PK yang diajukan Freddy Budiman.
Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim Catur Prasetyo memberi kesempatan kepada penasihat hukum dan JPU untuk menyampaikan tanggapan.
Setelah berdiskusi dengan kliennya, penasihat hukum Freddy Budiman meminta waktu satu minggu untuk menyusun tanggapan atau kesimpulan secara tertulis. Akan tetapi, JPU meminta waktu satu hari untuk penyampaian tanggapan.
"Kalau bisa, besok (Kamis, red.) saja," kata JPU Anton Suhartono.
Ketua Majelis Hakim Catur Prasetyo memutuskan sidang dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 2016 dengan agenda pembacaan tanggapan penasihat hukum dan JPU serta penandatangan berita acara pemeriksaan.
"Kami minta tanggapan dibuat tertulis karena akan disampaikan ke Mahkamah Agung. Agar tidak bolak-balik, pada sidang besok akan dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan," katanya.
Belakangan, MA menolak peninjaukan kembali (PK) Freddy Budiman. Gembong narkoba ini akhirnya dieksekusi pada Jumat dinihari, 29 Juli 2016. Freddy dieksekusi dengan tiga terpidana mati lainnya.
Tim Rembulan
Advertisement
