PDIP: Kerja Jokowi Terganggu karena Deklarasi Anies Capres

Adapun partai pemerintah yang sudah deklarasi adalah Partai NasDem. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bahkan, Anies disebut kader NasDem sebagai antitesis dari Jokowi.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Okt 2022, 16:53 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan saat meninjau lokasi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta, Senin (25/4/2022). Jokowi meninjau ditemani langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir partai politik pengusung pemerintah yang sudah deklarasi calon presiden meski Pemilu 2024 masih jauh. Hasto menuturkan, roda pemerintahan akan mengalami kerumitan karena ada partai yang mendahulukan kepentingan kontestasi daripada fokus mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi Presiden Joko Widodo.

"Di dalam sistem presidensial, menjelang Pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan calon, sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian. Terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan' menjadi persoalan," ujar Hasto dikutip dari siaran pers pada Minggu (16/10).

Adapun partai pemerintah yang sudah deklarasi adalah Partai NasDem. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bahkan, Anies disebut kader NasDem sebagai antitesis dari Jokowi.

Menurut Hasto, seharusnya tidak ada kepala daerah yang antitesis dengan presidennya.

"PDI Perjuangan menunjukkan dengan contoh bahwa kepala daerah PDI Perjuangan tidak ada yang antitesis. Justru meramu berbagai keberhasilan kepala daerah, termasuk keberhasilan Pak Jokowi yang kemudian menjadi spirit satu nafas kebijakan untuk dijalankan kepala daerah dari PDI Perjuangan," kata Hasto.

 


Reshuffle Kabinet

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kanan) dan Gubernur DKI Anies Baswedan bersiap memberikan keterangan pers seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). (Tribunnews/Irwan Rismawan/Pool)

Ia juga menanggapi kabar reshuffle kabinet setelah NasDem deklarasi Anies. Kata Hasto, kocok ulang menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sepenuhnya.

"Bapak Presiden Jokowi yang memegang komando, Beliau yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," kata Hasto.

 

Reporter: Ahda Baihaqy/Merdeka.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya