Arab Saudi Beri Bantuan Kemanusiaan ke Ukraina Rp 6,1 T, Dukung Upaya Deeskalasi

Arab Saudi menyatakan akan memberi Ukraina bantuan kemanusiaan. Berkontribusi untuk meringankan penderitaan warga Ukraina pascakonflik Rusia-Ukraina.

oleh Tanti Yulianingsih diperbarui 16 Okt 2022, 15:55 WIB
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. (Source: AP Photo/Cliff Owen)

Liputan6.com, Riyadh - Arab Saudi menyatakan akan memberi Ukraina bantuan kemanusiaan.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai $400 juta atau sekitar Rp 6,1 triliun untuk Ukraina, kantor berita resmi SPA melaporkan Sabtu 15 Oktober 2022.

Bantuan ini diumumkan setelah panggilan telepon antara Putra Mahkota dan Presiden Volodymyr Zelensky pada hari sebelumnya, Jumat 14 Oktober 2022.

Putra Mahkota menekankan "posisi Kerajaan mendukung segala sesuatu yang akan berkontribusi pada deeskalasi, dan kesiapan Kerajaan untuk melanjutkan upaya mediasi,” lapor SPA.

Paket bantuan kemanusiaan untuk Ukraina akan berkontribusi untuk meringankan penderitaan warga Ukraina pascakonflik Rusia-Ukraina.

Dalam panggilan teleponnya, Zelensky mengucapkan selamat kepada Putra Mahkota karena dinobatkan sebagai perdana menteri Arab Saudi bulan lalu. Ia juga berterima kasih kepadanya atas suara Riyadh di Majelis Umum PBB, yang mengutuk aneksasi ilegal yang diklaim oleh Rusia terhadap empat wilayah Ukraina.

“Talah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Terima kasih telah mendukung integritas teritorial Ukraina, resolusi di Majelis Umum PBB," kata Volodymyr Zelensky dalam sebuah twit seperti dikutip dari Al Arabiya Minggu (16/10/2022).

Sementara itu, Putra Mahkota yang juga dikenal sebagai Pangeran MBS menekankan bahwa suara Kerajaan untuk resolusi itu berasal dari komitmennya pada prinsip-prinsip yang mengakar dalam piagam PBB dan hukum internasional, dan komitmennya untuk menghormati kedaulatan negara dan prinsip-prinsip bertetangga yang baik, dan menyelesaikan konflik dengan cara damai, kata SPA.

Abdulaziz Alwasil, perwakilan Saudi untuk PBB, mengatakan pemungutan suara yang dilakukan oleh Arab Saudi sejalan dengan posisinya “menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

 

 

 


Arab Saudi-Ukraina Berupaya Bebaskan Tawanan Perang

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

Presiden Ukraina juga mengatakan kedua pemimpin sepakat untuk bekerja sama, demi pembebasan tawanan perang Ukraina yang ditahan oleh pasukan Rusia.

Putra Mahkota Saudi memainkan peran sentral dalam upaya mediasi bulan lalu yang berhasil membebaskan 10 tawanan perang (POW), termasuk dua orang Amerika.

Pada hari Rabu, Arab Saudi, bersama dengan 142 negara anggota lainnya, memberikan suara mendukung resolusi PBB yang menyerukan langkah pencaplokan Rusia.


Presiden Uni Emirat Arab Turun Tangan Lobi Perdamaian Perang Ukraina-Rusia

Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dok: Twitter @MohamedBinZayed

Sebelumnya, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan ikut turun tangan agar perang Rusia-Ukraina bisa selesai. Ia ikut melobi agar adanya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. 

Sheikh Mohammed bin Zayed diketahui bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg, Selasa 11 Oktober 2022. 

"Kami membahas sejumlah isu keprihatinan bersama, termasuk krisis Ukraina, dan pentingnya melakukan dialog untuk mengurangi ketegangan dan mencapai solusi diplomatik," tulis Sheikh Mohammed bin Zayed melalui Twitter resminya.

Berdasarkan laporan Arab News, penasihat diplomatik Presiden Uni Emirat Arab menilai bahwa perlu ada solusi urgent di perang Ukraina. 

Selain membahas perang, kedua pemimpin juga melakukan review pada isu-isu kawasan dan internasional, termasuk keputusan OPEC+ yang ingin memangkas output sebesar 2 juta barel per hari. Pemangkasan itu dimulai pada November 2022.

Keputusan itu membuat kecewa Presiden Amerika Serikat Joe Biden. The Washington Post menyebut keputusan OPEC+ menguntungkan pihak Rusia.

Presiden Putin membantah bahwa ada aliansi untuk merugikan pihak mana pun. 

"Tindakan-tindakan kami bertujuan menciptakan stabilitas di pasar energi global," ujar Presiden Putin yang berkata aksinya bisa membuat pihak yang terlibat di produksi maupun konsumen bisa merasa tenang.

Sementara, Turki meragukan bahwa perang akan segera berakhir. Rusia dan Ukraina disebut semakin jauh dari diplomasi. Turki menilai kedaulatan Ukraina harus dihormati.

"Gencatan senjata harus dilaksanakan secepat mungkin, dan lebih cepat lebih baik," ujar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. 

"Harus ada perdamaian yang adil bagi Ukraina. Di mana perangnya berlangsung? Di tanah Ukraina. Sebuah proses yang akan memastikan perbatasan Ukraina dan integritas wilayah semestinya dimulai," tegas Menlu Turki.


Zelensky Desak Dunia Hukum Vladimir Putin Pakai Sanksi Berat

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.  Dok: Situs resmi Presiden Ukraina.

Sebelumnya Presiden Zelensky mendesak negara-negara di dunia untuk menghukum Rusia dengan memberikan lebih banyak sanksi terkait aksi serangan Rusia ke Ukraina.

Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat rudal Rusia menghantam wilayah di seluruh Ukraina, dikutip dari BBC, Rabu (12/10/2022).

Permintaan penjatuhan sanksi lebih banyak datang setelah Volodymyr Zelensky bertemu dengan pemimpin negara-negara G7 secara virtual -- sebuah meeting berstatus darurat pada Selasa kemarin.

Kelompok negara G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS berjanji akan terus memberikan dukungan "keuangan, kemanusiaan, militer, diplomatik, dan hukum" kepada Ukraina selama diperlukan.

Zelensky mengatakan: "Untuk gelombang teror baru seperti itu, harus ada gelombang baru tanggung jawab pada Rusia dengan pemberian sanksi baru."

"Negara teroris harus disingkirkan," tambahnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, serangan itu merupakan pembalasan atas ledakan di jembatan utama yang menghubungkan Rusia ke Krimea.

Negara-negara Barat telah memberlakukan sanksi luas terhadap bisnis Rusia serta sekutu Presiden Putin sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022.

Sementara AS telah melarang semua impor minyak dan gas Rusia, UE enggan melakukannya karena bergantung pada Rusia untuk sekitar 40 persen dari kebutuhan gasnya.

Infografis Rencana Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia di Tengah Konflik (Liputan6.com/Triyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya