Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengedukasi nasabah untuk senantiasa melindungi data pribadi dari kejahatan digital. Mengingat, di era digital ini kejadian pencurian data pribadi nasabah kian marak terjadi.
"Di era digital ini, data pribadi seseorang sangat mudah ditemukan di dunia maya. Entah itu sengaja diunggah oleh pemilik, maupun yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab," tulis OJK melalui Instagram @ojkindonesia, dikutip Minggu (16/10/2022).
Advertisement
Ironisnya, kini banyak aksi kejahatan bisa dilakukan lewat platform digital bermodalkan data pribadi. Lalu bagaimana cara agar aman dan nyaman bertransaksi digital?
OJK mencatat, setidaknya ada enam cara yang dapat dilakukan nasabah lembaga keuangan untuk mengamankan data pribadi. Pertama, Tidak memberitahukan username, password, kode OTP, pin rekening kepada siapapun, termasuk ke petugas bank.
"Petugas bank yang asli tidak akan meminta data pribadi ini," jelas OJK.
Kedua, Cek histori rekening atau saldo secara berkala. Ketiga, aktifkan fitur notifikasi transaksi melalui sms, internet banking, atau mobile banking agar kamu tahu jika ada transaksi.
Keempat, aktifkan fitur verifikasi dua langkah (two step verification) di ponsel kamu. Seperti, pindai sidik jari atau wajah untuk memperkuat keamanan data.
Kelima, gunakan jaringan internet pribadi dan hindari menggunakan wifi publik untuk melakukan transaksi keuangan. Keenam, tidak mengunggah identitas data pribadi seperti KTP, SIM, atau pasport ke media sosial.
Jika, menemukan transaksi mencurigakan di rekening Anda segera lapor ke bank terkait dan kontak OJK 157 melalui portal APPK di kontak157.ojk.go.id.
"Jaga data pribadi, lindungi keuangan kita," imbau OJK.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
OJK dan KPK Sinergi Cegah Korupsi di Sektor Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh KPK adalah semakin luas dan berkembang, termasuk di dalamnya perkembangan kejahatan di sektor jasa keuangan. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada sektor ini.
"Peran OJK sangat signifikan dalam membantu tugas pemberantasan korupsi melalui Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan," kata Alex dalam keterangan tertulis, Rabu (12/10/2022).
Lebih lanjut, Alex menyampaikan, OJK sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila industri jasa keuangan berlangsung secara sehat dan bebas korupsi maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena pendapatan dan belanja masyarakat juga mengalami peningkatan.
Financial crime atau kejahatan keuangan yang saat ini terjadi di Indonesia semakin sulit dibuktikan, beragam, dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi digital.
Oleh karenanya, lembaga jasa keuangan saat ini telah mengeksplorasi sumber data baru bagi solusi penipuan dan kebijakan termasuk kecerdasan perangkat dari ponsel, pencocokan identitas, media sosial, dan jaringan profesional serta data telekomunikasi yang bersifat realtime.
"Melihat semakin canggihnya sistem yang dibuat oleh lembaga keuangan dalam mencegah dan mengimbangi fraud yang masif dilakukan dalam sektor keuangan, maka dari sisi penegakan hukum perlu memahami sistem pencegahan yang ada tersebut, serta memiliki kompetensi dalam mendalami modus-modus yang dilakukan dalam melakukan fraud yang terjadi," bebernya.
Advertisement
Saling Beri Masukan
Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara mengapreasiasi sinergi dengan KPK ini, karena dapat menjadi sarana untuk berdiskusi serta saling memberikan masukan dalam rangka penegakan hukum sektor jasa keuangan, khususnya di bidang pasar modal.
"OJK dan aparat penegak hukum, termasuk KPK berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan upaya-upaya yang serius membersihkan pasar modal Indonesia dari para pelaku kejahatan finansial. Sebab itu dapat merugikan kepentingan industri pasar modal maupun perekonomian Indonesia," ungkap Mirza.
Mengingat perannya yang sangat strategis dan beragamnya jenis investasi maka Pasar Modal Indonesia tidak luput dari incaran/sasaran pihak-pihak pelaku kejahatan terutama kejahatan finansial. Undang- Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) mengatur berbagai tindak pidana di Pasar Modal yang mungkin terjadi,
Diantaranya, terkait dengan tindak pidana insider trading, manipulasi pasar, misleading information dan beberapa tindak pidana lain terkait dengan kewajiban perijinan/persetujuan/pendaftaran.
