Presidensi G20 Indonesia Berhasil Kumpulkan USD 60,5 Miliar Atasi Krisis Pangan Global

Presidensi G20 Indonesia berhasil mengajak anggota untuk menyalurkan bantuan totalnya USD 60,5 miliar untuk mengatasi masalah krisis pangan global

oleh Tira Santia diperbarui 18 Okt 2022, 11:30 WIB
Sebagai Presidensi G20, Indonesia mulai menggelar berbagai pertemuan tingkat tinggi di Bali (dok: Ilyas)

Liputan6.com, Jakarta Para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 menyambut baik inisiatif dari beberapa lembaga dunia yang akan menyalurkan bantuan totalnya USD 60,5 miliar untuk mengatasi masalah krisis pangan global.

“Anggota menyambut baik beberapa inisiatif yang sedang berlangsung sejauh ini untuk mengatasi krisis pangan yang telah diprakarsai oleh forum dan organisasi regional dan internasional,” dikutip dari keterangan Kementerian Keuangan, Selasa (18/10/2022).

Adapun organisasi-organisasi internasional dalam pertemuan tersebut merinci beberapa inisiatif mereka, termasuk respon ketahanan pangan World Bank Group’s (WBG) senilai USD 30 miliar dan platform global USD 6 miliar untuk intervensi sektor swasta; Jendela Kejutan Pangan Dana Moneter Internasional (IMF).

Selanjutnya, Asian Development Bank’s  (ADB) sebesar USD 14 miliar untuk mengatasi krisis pangan dan program respons ketahanan pangan Islamic Development Bank’s sebesar USD 10,5 miliar.

Anggota setuju untuk meminta Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan WBG untuk membagikan hasil latihan pemetaan mereka tentang krisis pangan, yang akan dikonsolidasikan di masa depan, dengan masukan dari para ahli teknis dan organisasi internasional terkait lainnya, dan akan memberikan analisis sistemik tanggapan untuk mengatasi ketahanan pangan.

Nantinya, hal tersebut akan mengidentifikasi setiap kesenjangan besar dalam tanggapan global; mengkaji variabel pangan dan gizi serta pendanaan; mengkaji ketersediaan dan permintaan pupuk; membangun Sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS) G20; dan mengidentifikasi masalah jangka menengah yang memerlukan analisis teknis dan sistemik lebih lanjut.

“FAO dan WBG akan melaporkan kembali kepada kami pada Pertemuan Musim Semi 2023,” tulis keterangan Kemenkeu.

 


Langkah Kongkret

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato pada pembukaan Pertemuan Ke-4 Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20/ Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meetings di Washington DC pada Selasa (12/10).

Lebih lanjut, dalam Presidensi G20 Indonesia mencatat bahwa tindakan segera diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan global. Presidensi G20 Indonesia menyoroti, dunia sedang menunggu G20 untuk memberikan tindakan nyata pada masalah kritis ini, dan merupakan tanggung jawab anggota G20 untuk menunjukkan G20 dapat merespons krisis saat ini secara efektif melalui tindakan multilateral yang terkoordinasi.

Anggota mencatat sejak tahun 2020, risiko terhadap ketahanan pangan dan gizi di seluruh dunia telah meningkat karena berbagai faktor, seperti pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya dan peristiwa cuaca ekstrem.

Banyak anggota menyatakan pandangan bahwa perang Rusia melawan Ukraina memperburuk kondisi pangan global dan menyerukan diakhirinya perang.

Salah satu anggota menyatakan pandangan, sanksi sepihak berdampak negatif terhadap kerawanan pangan global, sementara beberapa anggota mencatat bahwa sanksi yang terkait dengan perang di Ukraina tidak ditargetkan pada barang pertanian atau pupuk.

 


Negara G20 Waspada

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Kerja Pertanian G20 atau Agriculture Ministers Meeting (AMM) di Jimbaran, Bali pada Rabu (28/9/2022). (Foto dok. Kementerian Pertanian)

Banyak anggota mencatat dengan waspada meningkatnya kerawanan pangan dari kelompok rentan di seluruh dunia, yang telah mengikis kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan menempatkan komunitas dan rumah tangga rentan pada risiko kemiskinan dan kekurangan gizi yang lebih besar.

Disisi lain, banyak anggota G20 mencatat bahwa tantangan jangka menengah hingga panjang tetap ada, dan lebih banyak upaya diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas pertanian, meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan dan menanggapi perubahan iklim, mempertahankan perdagangan yang terbuka dan transparan, dan meningkatkan ketersediaan pupuk.

Beberapa anggota menegaskan kembali komitmen mereka untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi risiko krisis pangan. Banyak anggota mendukung perlunya peningkatan kerja sama untuk memastikan respons global yang terkoordinasi untuk mengatasi kerawanan pangan, dan mencatat perlunya bekerja dengan inisiatif multilateral lainnya dalam upaya ini, sambil menghindari duplikasi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya