Advertisement
Liputan6.com, Banyuwangi Pemkab Banyuwangi terus melakukan penanganan warga terdampak banjir di wilayah perkotaan kabupaten tersebut.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan, keselamatan warga adalah yang utama. Pihaknya terus bergotong royong membantu penanganan medis, pemberian makanan, hingga penyiapan rusunawa bagi sebelas keluarga yang rumahnya rusak parah.
"Rusunawa menjadi alternatif tinggal sampai rumahnya bisa diperbaiki dan bisa ditempati kembali,” ujar Bupati Ipuk Fiestiandani Selasa (18/10/2022)
Bedasarkan data dari Pemkab Banyuwangi, tidak ada korban jiwa dalam banjir ini, namun terdapat 11 rumah rusak tepatnya di Perumahan Sutri Sobo.
"Untuk 11 warga yang rumahnya rusak parah, kami sudah siapkan rumah susun di Rusunawa, yang bisa ditempati untuk sementara waktu hingga rumahnya selesai diperbaiki," imbuh Danang Hartanto, Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Cipta Karya.
Selain itu berbagai langkah penanganan juga telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Di antaranya melakukan evakuasi dan pelayanan medis bagi warga terdampak.
Selain itu Pemkab Banyuwangi juga menyalurkan bantuan 3.500 porsi untuk makan makan pagi dan siang bagi warga terdampak. Makanan tersebut, selain dari pemkab juga berasal dari bantuan pelaku usaha Banyuwangi, perbankan, dan instansi terkait.
Pemkab juga mendirikan dapur umum di posko Tagana yang menyediakan 3.500 porsi makan malam dan 3.500 sarapan esok harinya.
“Intinya, semuanya bergotong royong dan bekerja maksimal, bekerja cepat, untuk memulihkan situasi,” kata Ipuk.
Kontrol Ketat Pembanguan di Bantaran Sungai
Ipuk juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut yang kerap kali menjadi penghambat ketika curah hujan tinggi. Air pun meluap dari parit-parit maupun dari kali itu sendiri.
“Jadikan ini semua pelajaran agar kita semakin disiplin dalam membuang sampah,” ajaknya.
Selain itu, telah mengeluarkan sejumlah aturan di kawasan atas Banyuwangi untuk mengontrol secara ketat pembangunan. Hal tersebut guna memastikan tidak adanya pengalihfungsian kawasan hijau menjadi pemukiman. Sehingga daerah-daerah yang selama ini mampu menyerap air hujan yang tinggi, tak lagi berfungsi.
“Kami akan berupaya keras untuk memastikan agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan secara liar. Hal ini amat berbahaya. Bisa memicu banjir ke depannya,” pungkas Ipuk.
Advertisement
