ADB Tawarkan Mekanisme Pensiunkan PLTU ke PLN, Gimana Caranya?

Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui PT PLN (Persero) terus mendorong transisi energi guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.

oleh Arief Rahman H diperbarui 18 Okt 2022, 12:10 WIB
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dalam rangkaian acara G20 Bali

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui PT PLN (Persero) terus mendorong transisi energi guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Komitmen tersebut diperkuat dengan dukungan yang terus diperoleh dari Asia Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM).

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menilai prinsip Indonesia dalam transisi energi tetap mengedepankan keterjangkauan dan sustainability bagi masyarakat.

"Tentu saja, ketika kita bicara energi bersih kita tidak bisa meninggalkan masyarakat. Untuk itu, kolaborasi dari sisi investasi, teknologi maupun kerja sama studi perlu terus dilakukan untuk mempercepat tercapainya target dekarbonisasi," ujar Pahala dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022).

Salah satu proyek transisi energi yang digarap oleh pemerintah Indonesia dengan skema ETM ini adalah early retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Untuk bisa memensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu,  ETM hadir sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk memensiunkan PLTU lebih awal.

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN sudah menyiapkan peta memensiunkan PLTU untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap baik berupa secara natural maupun pemensiunan lebih cepat (early retirement) dan menggantinya dengan EBT.

"Tak hanya memensiunkan PLTU eksisting, sesuai peta jalan menuju NZE 2060, PLN juga tidak akan melakukan pembangunan PLTU baru, kecuali penyelesaian pembangunan saat ini yang sudah dalam tahap konstruksi," ungkap Darmawan.

 


Tambahan Dana

PLN mendorong skema kontrak jangka panjang dengan penambang. Hal terjadi dijadikan strategi jitu untuk mengamankan pasokan batu bara bagi pembangkit milik perseroan.

Sementara itu, Director Energy Division Southeast Asia Departement ADB, Toru Kubo menjelaskan, melalui mekanisme pembiayaan ETM ini maka Indonesia bisa mendapatkan tambahan dana untuk bisa mengakselerasi proyek dekarbonisasi.

"Kami sudah berbicara dengan pemerintah tentang ETM ini sejak Februari tahun lalu di mana ini bisa menjadi kunci percepatan proyek transisi energi di Indonesia," ujar Toru.

Toru menjelaskan bahwa jika berbicara transisi energi tidak hanya terkait proyek kelistrikan saja, meski memang proyek kelistrikan yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini menjadi proyek unggulan dalam ETM.

Kata Toru, melalui gerak aktif ADB dan pemerintah Indonesia, isu soal transisi energi bisa menjamur di masyarakat. Ia juga sepakat bahwa dalam menuju lingkungan dan iklim yang lebih baik membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Di sisi lain, perusahaan data dan web services terbesar di dunia asal Amerika, Amazon Web Services Inc menilai iklim investasi khususnya di sektor energi terbarukan Indonesia makin menarik. Hal ini sejalan dengan rencana perusahaan untuk bisa menjadi industri yang berbasis energi bersih.

 


Potensi Besar

Panel surya terpasang di Danone - Aqua Mambal, Badung, Bali, Rabu (31/8/2022). Panel surya yang baru saja diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini guna mendukung energi hijau serta rangkaian memperkuat pelaksanaan G20 dalam transisi energi berkelanjutan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

APAC Head of Energy & Environment Policy Amazon Web Services Ken Haig juga menjelaskan saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi pengembangan EBT yang besar.

Apalagi, menurut Ken Haig, Indonesia saat ini memiliki instrumen investasi yang memungkinkan keterlibatan sektor privat untuk ikut berinvestasi dalam mempercepat terwujudnya energi bersih.

"Ini adalah kesempatan yang luar biasa, meski memang ada beberapa kebijakan dan regulasi yang perlu dikembangkan sehingga memudahkan investasi masuk," ujar Ken Haig.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya