Menyingkap Problema Pupuk Bersubsidi yang Terus Menuai Polemik di Blora

Liputan6.com, Blora - Pupuk bersubsidi merupakan program strategis lintas kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN dengan tata kelolanya melibatkan pemerintah daerah. Sayangnya, program strategis tersebut terungkap adanya segepok problema yang masih menumpuk dan menuai polemik.

Liputan6.com kerap mengulas adanya kondisi masyarakat kalangan petani terus-terusan mengeluhkan terkait penyaluran pupuk bersubsidi, dari tahun ke tahun selalu berpolemik. Saat musim tanam tiba, banyak dari mereka yang tak kebagian jatah pupuk yang dijual oleh pihak pengecer atau Kios Pupuk Lengkap (KPL).

Terbaru, masyarakat yang tinggal berdomisili di Desa Ngiyono, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, melakukan protes ke pihak KPL yang ada di Desa Sumberejo, Kecamatan Japah, terkait kondisi tersebut. Sebelumnya tersiar dari kabar yang beredar bahwa warga setempat hendak melakukan demo yang kemudian diganti audiensi bersama dengan sejumlah pihak pemangku kepentingan.

Pengakuan KPL Usaha Dagang (UD) Sumber Pangan, Sucipto, dalam audiensi yang digelar di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Japah pada Senin (17/10/2022), blak-blakan mengungkap adanya permainan bersubsidi dari atas sehingga bikin pusing petani, termasuk pihak KPL.

Permainan tersebut yakni turunnya pupuk bersubsidi ke pihak KPL dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. Kemudian, dirinya memberikan paparan bahwa saat pupuk turun jumlahnya sebanyak satu ton, ternyata seperti pupuk jenis Urea dari kuotanya yang ada hanya sekitar 73 persen dan yang pupuk jenis Ponska hanya sekitar 35 persen.

"Umpamane ngoteniku teng mriku onten 10 sak (contohnya itu jika di KPL ada 10 sak) dalam jangka satu tahun, itu hanya bisa diambil 4 sak. Makanya disinilah pupuk ini berkurang," papar Sucipto.

Ia mengungkapkan situasi dan kondisi lapangan, pupuk bersubsidi yang tadinya untuk tanaman holtikultura, sekarang banyak yang dialihfungsikan untuk tanaman tebu. Serta pada 2022 ini, untuk pupuk bersubsidi jenis ZA sendiri sudah dicabut oleh pemerintah. Padahal menurutnya pupuk jenis tersebut sangat membantu sekali untuk petani.

Sucipto secara khusus berterima kasih kepada pihak Desa Ngiyono yang telah mewakilkan masalah pupuk terkait ada banyaknya kekurangan.

"Memang benar kami tidak bisa melayani 100 persen, karena melihat aturan yang ada," ungkapnya, yang juga membeberkan bahwa pada bulan Oktober - November 2022 ini kurang lebih di pihaknya sekitar 6 ton pupuk bersubsidi.

"Mungkin yang didistributor kurang lebih masih 12 ton, itu untuk Urea. Tapi yang jelas, untuk Ponska tipis (sedikit). terus terang saja, saya tranparan apa adanya," sambungnya.

Sucipto mempersilahkan kalau memang pihaknya membawa pupuk bersubsidi keluar daerah sesuai peruntukan supaya menangkapnya saja. Dan baginya sendiri itu tidak masalah jika terbukti.

"Tangkap saja nggak masalah. Laporkan kepada pihak berwenang. Karena saya kewajibannya itu ada beberapa desa. Lha ini lah yang menjadikan pusing saya bikin laporan," katanya.

Pemilik KPL UD. Sumber Pangan ini juga blak-blakan bahwa dirinya mendapatkan beban mental dan juga beban modal.

"Modal jutaan untungnya cuman seberapa. Untuk 'inthil-inthil' (pupuk paketan non subsidi) hanya pengenalan saja," ucap Sucipto, yang juga mencontohkan petani yang beli 3 sak diberi 1 inthil-intil yang disediakan dari distributor.