Liputan6.com, Blora - Masyarakat Desa Ngiyono, Kecamatan Japah, tak jadi menggelar demo protes penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan pengecer atau pihak Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Desa Sumberejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Senin (17/10/2022). Ikhwal demo protes tersebut ternyata diganti dengan audiensi.
Sujito selaku Kasi Pemerintah Desa Sumberejo, saat ditemui Liputan6.com di kantornya menyatakan bahwa demo tersebut diganti audiensi bersama sejumlah pihak. Meliputi dari perwakilan masyarakat Desa Ngiyono, pihak Pemerintah Desa Ngiyono dan Sumberejo, KPL, distributor pupuk bersubsidi, serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
Advertisement
"Mboten sios demo, nembe angsal kabar enjeng wau (Tidak jadi demo, baru dengar kabar pagi tadi). Diselesaikan di kantor pertanian (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Japah)," ungkap Sujito.
Sri Winarsih selaku pemilik KPL Usaha Dagang (UD) Sumber Pangan di Desa Sumberejo yang diprotes warga Desa Ngiyono, saat dikonfirmasi Liputan6.com mengklaim selama ini selaku pengecer pihaknya sudah berupaya meratakan pupuk bersubsidi kepada para petani yang membawa kartu tani ke tempatnya.
Menurutnya, pupuk bersubsidi sendiri setiap kali datang dalam satu rit jumlahnya ada 170 sak (karung). Sementara petani yang ingin menebus pupuk bersubsidi jumlahnya lebih dari 170 kartu tani.
"Aku sebagai bakul, nggowo kartu tani tak layani yo Pak, nek masaku aku dadi pengecer yo tak ratakno. Aku nek ditakoki ya tak jawab opo anane. Bojoku iki dipanggil teng mriko. (Saya sebagai penjual, bawa kartu tani ya saya layani, menurutku saya jadi pengecer ya tak ratakan. Saya jika ditanya ya tak jawab apa adanya. Suamiku ini dipanggil di sana)," terang Sri Winarsih.
Layani Banyak Desa
Sebagai pengecer pupuk bersubsidi, dirinya membeberkan bahwa selama ini sebagai KPL tak hanya melayani warga dari satu atau dua desa saja, tetapi ada beberapa desa dilayani semua.
"Bogorejo, Wot Bakah, Bogem, Karangori ono wong sithik kon melu rene (ada orang sedikit diminta ikut sini), Sumberejo, Ngiyono, Karanggeneng," bebernya.
"Lha abuk tekane sak rit, kon ngedum sak mono opo aku gak bileng. Saiki yo ojo do nyalahke pengecerlah (Lha pupuk datangnya satu rit, diminta membagi segitu apa saya tidak pusing. Sekarang ya jangan menyalahkan pengecerlah)," sambungnya.
Ia mengatakan selama ini pihak petani tidak semua mendapatkan lantaran pupuk bersubsidi yang turun ke pihaknya juga tidak sesuai elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
"Dari sananya itu tekane kene (datangnya di sini) tidak sesuai jumlah di e-RDKK. Dikurangi, nek aq ngarani ya distributore (kalau saya nyebutnya ya distributornya)," katanya.
Dalam kesempatan ini, pemilik KPL yang diprotes warga Desa Ngiyono ini mengaku dulunya menjual pupuk bersubsi masih disertai dengan 'inthil-inthil' (paketan pupuk non subsidi). Namun, saat ini sudah tanpa disertai.
"Riyen nggih Pak, kan saking mrikone diparingi, nek sakniki mboten (Dulu iya Pak, kan dari distributore dikasih, kalau sekarang tidak)," ucapnya.
"Urea per sak Rp 120 ribu, Ponska Rp 125 ribu. Mboten enten TS, mboten enten ZA lho nggeh teng mriki (Tidak ada TS, tidak ada ZA lho ya di sini)," Sri Winarsih memungkasi.
Advertisement
Alasan Tak Jadi Demo KPL
Sementara itu, Jari selaku Kepala Desa Ngiyono saat dikonfirmasi Liputan6.com, beralasan tak jadi demo ke KPL di Desa Sumberejo lantaran pihaknya khawatir tidak bisa mengendalikan warganya. Sehingga sebelum itu terjadi, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Forkompimcam, termasuk Kapolsek Japah.
"Saya yang minta untuk dirembuk di pertanian saja dan KPL disuruh datang ke sini, kita rembuk (audiensi) bersama di kantor pertanian ini," ujar Jari.
Dirinya membeberkan rata-rata keluh kesah para petani kaitan masalah pupuk yakni jatah mereka sering habis, padahal belum diambil semuanya.
"Kuota misal satu ton baru diambil sekitar 3 kwintal, 4 kwintal itu sudah habis," bebernya.
Lebih lanjut, Kades Ngiyono menganggap jatah pupuk bersubsidi untuk warga masyarakat petani di desanya belum aman. Maka dari itu, pihaknya meminta tanggungjawab dari pengecer.
"Nanti kalau dari pengecer tidak bertanggungjawab, saya berjalan secara hukum," katanya, yang juga menyarankan kepada semua pihak bersama-sama berjuang untuk petani supaya juga mendapatkan dukungan dari mereka.
