Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan mengintegrasikan pengelolaan seluruh transportasi yang ada di DKI Jakarta. Usulan yang diajukan adalah pengelolaan seluruh transportasi di Jakarta berada di bawah satu perusahaan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berbagai transportasi yang akan dikelola secara bersama adalah kereta rel listrik (KRL), MRT Jakarta, hingga LRT Jabodebek. Pihaknya bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta tengah merumuskan payung hukum soal badan usaha yang akan mengelola transportasi tersebut.
Advertisement
"Hari ini, (integrasi) sudah terjadi tapi belum maksimal, ini harus kita dorong, karena belum ada payung bersama antara pusat dan daerah. Ini kan sendiri-sendiri MRT dan KRL aset masih sendiri-sendiri. Mimpinya Pak Presiden minta bagaimana ini jadi satu kesatuan dengan sistem yang sama. Sistem payment satu," ujarnya di Kementerian BUMN, Rabu (19/10/2022).
Kendati demikian, dia belum mengungkap lebih detail soal rencana tersebut. Alasannya, masih diperlukan berbagai diskusi antar pemangku kepentingan terkait.
Dia bermimpi kalau integrasi yang dilakukan akan mengikuti yang dijalankan di negara lain. Misalnya Singapura dengan terintegrasinya berbagai layanan moda transportasi.
"Ini kita lihat seperti di negara-negara lain, negara lain bisa masa kita nggak bisa. Ini proses yg akan kita lihat . kita banchamrking juga. Kita kalau mau kadi negara maju, jangan bikin policy yang side back," ungkapnya.
Melalui integrasi transportasi ini, dia berharap ada satu kesatuan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Termasuk dari operasional hingga sistem pembayarannya.
"MRT, LRT, Commuter line, semua lah yang sudah dibangun sekarang jadi satu kesatuan supaya sistemnya sama. Belum kita bicarakan (model badan usaha), bukan tidak mungkin kepemilikan bersama kan hari ini eranya kebersamaan. Generasi muda kan mendorong yang lebih senior harus lebih kolaboratif kita belajar dari yang muda lah," jelas dia.
Menurut catatan Liputan6.com, rencana integrasi layanan seperti KRL dan MRT Jakarta sudah dibahas beberapa waktu lalu. Termasuk pada rencana MRT Jakarta yang ingin mencaplok saham mayoritas milik KAI di Kereta Commuter Indonesia (KCI). Untuk itu, MRT Jakarta meminta tambahan dana sekitar Rp 1,7 triliun.
Bahas Lebih Lanjut
Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kalau pihaknya akan mengumpulkan BUMN, BUMD, dan DPRD DKI Jakarta. Tujuannya, untuk mengeksplorasi lagi terkait rencana integrasi tersebut.
"Saya akan keliling, termasuk juga nanti kan kita kumpulin teman-teman BUMD, BUMN, DPRD kita ajak bicara semuanya," ujarnya.
Terkait jenis badan usaha nantinya, Heru masih akan menjajaki dengan berbagai pihak. Termasuk dia akan membahas dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Pasti ada solusi (bentuk integrasinya)," kata dia.
Advertisement
Erick Thohir Temui Anies Baswedan di Balai Kota DKI Bahas Integrasi Transportasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berserta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoadmojo menyambangi Kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Anies menyebut kedatangan pemimpin Kementrian BUMN tersebut guna memastikan rencana-rencana pembangunan di Jakarta berjalan tanpa hambatan. Hal itu berdasarkan rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 8 Januari 2019.
"Terkait integrasi transportasi supaya benar-benar terintegrasi antara pengelolaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," kata Anies di Balai Kota DKI jakarta, Selasa (29/10/2019).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, pengintegrasian yang dimaksud yakni sistem pengelolaan transportasi, bukan terkait infrastruktur. Sebab selama ini transportasi milik Pemprov DKI Jakarta belum terintegrasi dengan pemerintah pusat.
"Jadi kita mengintegrasikan antara kereta api dengan angkutan darat sehingga bisa satu pengelolaan. Detailnya nanti ada tim kecil yang akan bekerja dari Pemprov DKI dan BUMN," ucap Anies.
Permudah Aktivitas Masyarakat
Anies menyebut pengintegrasian sistem pengelolaan transportasi diyakini akan lebih mempermudahkan masyarakat. Seperti halnya dalam menggunakan bus Transjakarta kemudian berpindah ke kereta commuter line atau KRL.
"Sehingga pengguna, masyarakat cukup dengan satu kartu bisa menggunakan semua angkutan umum. Saat ini, kalau menggunakan Jaklingko tidak bisa, kecuali yang dikelola oleh pemerintah pusat," jelasnya.
Advertisement
