Liputan6.com, Jakarta Pemerintah meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tidak khawatir jika dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab saat dipindahkan nanti, pemerintah telah merancang dan membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
"Kita ini bangun ekosistem juga di sana. Kalau malam-malam cari sesuatu sudah ada di sana," kata Wakil Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Donny Rahajoe seperti ditulis, Rabu (19/10/2022).
Advertisement
Donny menjelaskan pada tahap pembangunan perdana ini akan dibangun 7 rumah sakit swasta. Salah satunya Rumah Sakit Hermina yang akan mulai beroperasi pada tahun 2024.
"Sudah ada 7 rumah sakit yang mau investasi," kata Donny.
Selain itu, 9 sekolah berstandar internasional juga dibangun yang salah satunya akan dibangun oleh Jakarta Intercultural School (JIS).
Donny mengatakan pada tahap awal, ASN milenial akan menjadi yang perdana dikirim untuk berkantor di IKN Nusantara. Kementerian Keuangan misalnya, akan memindahkan 150 ASN-nya ke IKN Nusantara nanti.
Rencananya, pemindahan ASN ini akan mulai dilakukan pada tahun 2024. Namun pemindahan ini tetap harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukumnya.
"Setelah Perpres keluar, (pembangunan) IKN selesai, ASN kita pindahkan beserta dengan kebutuhan dasarnya," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Bos IKN Nusantara: Yang Tidak Pindah ke Ibu Kota Baru Rugi!
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Bambang Susantono menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang yang dipindahkan ke ibukota baru tidak akan menyesal. Sebab ketika mereka pindah, sejumlah fasilitas telah tersedia selayaknya wilayah perkotaan pada umumnya.
"Sehigga orang yang pindah akan merasa dimanjakan. (Pas) waktu pindah, aduh kok susah. Enggak begitu," kata Bambang saat ditemui di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Selasa (19/10) malam.
Sebaliknya dia ingin masyarakat yang pindah ke IKN lebih dulu merasa diuntungkan. "Kami ingin tekad, orang yang pindah itu bilang, 'Yang Enggak pindah rugi loh'. Itu loh sedrhana," imbuhnya.
Bambang menjelaskan pemindahan ibukota tidak hanya memindahkan bangunan fisik pemerintahan. Seperti infrastruktur jalan, gedung-gedung kementerian/lembaga. Melainkan membangun ekosistem baru di Tanah Borneo.
"Yang kita bangun hingga 2024 itu satu ekosistem," kata dia.
Pemerintah akan menggandeng pihak swasta baik pengusaha besar hingga pengusaha Usaa Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh bersama di ibu kota Nusantara. Sehingga ketika masyarakat dipindahkan ekosistemnya telah tersedia.
"Nanti ada di situ coffe shop-nya. (Kalau), kesehatannya terganggu ada rumah sakitnya, ada kliniknya, ada amusement-nya. Itu semua yang kita benahi, jadi ekosistem yang lengkap," ungkapnya.
Advertisement
Pemerintah dan Kadin Bentuk Satgas Khusus untuk Dampingi Investor
Untuk itu Bambang akan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Baik pemerintah maupun Kadin membuat Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang akan mendata investor besar hingga invetor kecil. Satgas ini juga akan menjamin kelancaran proses investasi sejak pengusaha menyatakan minatnya hingga proses realisasi investasi.
"Nah ini yang sedang kita mau data, bekerjasama dengan Kadin. Kita ada satgas khusus, di Kadin juga dibentuk," kata Bambang.
Bambang mengaku belum mengetahui jumlah investor yang sudah didata. Namun dia memastikan antara lahan yang disediakan pemerintah, potensi investasinya lebih besar 25 kali lipat dari tanah yang tersedia.
"Saya enggak hafal jumlahnya, tapi yang saya hafal adalah antara tanah yang tersdia sama tanah yang diminta oleh swasta, 25 kali lipat dibanding tanah yang tersedia," kata pungkasnya.
