Liputan6.com, Jakarta Kendalikan inflasi daerah, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang salurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Transmart Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (20/10/2022). Kurang lebih ada sekitar 10 ribu warga yang mendapatkan bantuan sosial tunai dari dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
BST sendiri merupakan program perlindungan sosial untuk warga Kota Tangerang yang terkena dampak dari inflansi atau kenaikan BBM.
Kepala Dinsos, Mulyani menjelaskan, penerima BST ini merupakan warga yang tercantum di dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Sosial ataupun Pemerintah Provinsi Banten.
Baca Juga
Advertisement
"Warga yang mendapatkan BST ini sebanyak 10.414 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang merupakan warga dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan se-Kota Tangerang. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tangerang dan masih bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang," jelas Mulyani.
Bentuk bantuan yang disalurkan berupa uang tunai sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali dan akan diberikan dua tahap, yakni pada bulan Oktober dan Desember sebesar Rp 300 ribu di setiap bulannya. Dengan itu masyarakat menerima dengan total uang tunai sebesar Rp 600 ribu per KPM.
"Dengan harapan BST ini dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan dasar para KPM berkaitan dengan adanya inflansi daerah. Dan tentunya Pemkot terus berupaya dengan program-program untuk membantu masyarakat yang terdampak inflansi tersebut," tutur Mulyani.
Harga BBM Naik, Moeldoko Tekankan Pemerintah Sudah Kalkulasi Matang
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi dampak krisis global dengan menerapkan kebijakan yang sudah terkalkulasi dengan matang. Salah satunya, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Isu memang akan selalu berkembang. Mengelola isu negara itu sudah biasa. Pertanyaannya, apakah kebijakan itu sudah dikalkulasi? Sudah pasti," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Jumat, 16 September 2022.
"Presiden selalu berpikir untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pemerintah selalu memberikan klarifikasi bahwa saat ini pemerintah sedang memperbaiki bagaimana caranya agar subsidi tepat sasaran," sambungnya.
Berdasarkan data dari BPS, kata dia, lebih dari 70 persen subsidi BBM selama ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang membuat keseimbangan baru, terutama dengan beban APBN yang sangat berat.
Moeldoko pun menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu mendengarkan pendapat dan kritik dari masyarakat. Dia menekankan kenaikan BBM telah melalui pertimbangan yang sangat panjang.
"Arah pemerintah sangat jelas, yakni agar subsidi tepat sasaran. Yang perlu dipahami adalah seharusnya kita, masyarakat, ikut membantu pemerintah untuk agar subsidi ini tepat sasaran ke masyarakat miskin dan membutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Moeldoko juga menegaskan bahwa situasi dunia sedang tidak baik-baik dan kondisi ini berimbas pada Indonesia.
Advertisement
DKI Jakarta Berikan Subsidi RP62,1 Miliar untuk Transjakarta
Adanya kenaikan BBM, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menambah subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pemberian subsidi diberikan seiring dengan harga BBM naik.
"Untuk tarif Transjakarta tentu akan ditambah biaya subsidinya. Total kebutuhan subsidi BBM dampaknya terhadap operasional bus yang dikelola Transjakarta kami hitung sekitar Rp62,1 miliar. Otomatis langsung kami usulkan ke dalam besaran PSO (public service obligation),” kata Syafrin ketika ditemui di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 8 September 2022.
Syafrin mengatakan, subsidi ini otomatis dihitung sejak harga BBM naik pada Sabtu 3 September 2022.
"Jadi besarannya Rp62,1 miliar otomatis mulai naik tanggal 3. Otomatis biaya yang dihitung tanggal 3 sudah masuk komponen biaya BBM itu dalam perhitungan kita untuk pembayaran subsidi kepada operator," tambah Syafrin.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Syafrin Liputo menyatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak berdampak pada tarif angkutan umum di Jakarta. Menurut Syafrin tidak ada kenaikan khusus untuk tarif layanan angkutan umum terintegrasi JakLingko.
