Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem atau menjadi 0 persen pada tahun 2024.
Adapun Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ini dijabat oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Baca Juga
Advertisement
Sebagai bentuk keseriusan dan meramu cara terbaik menanggani hal tersebut, TNP2K bersama Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan sesi knowledge sharing dengan tema 'Mengawal Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024' pada Kamis (19/10/2022) di Istana Wapres, Jakarta.
Co-Chair Task Force 5 T20 Vivi Alatas menyebut, masih banyak kebijakan penanggulangan kemiskinan yang perlu dioptimalisasi. Ia memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas program dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Tinggi angka kemiskinan di Indonesia disebabkan antara lain oleh akses dan kualitas pelayanan publik masih timpang, serta kesempatan kedua dalam meningkatkan keterampilan masih kurang," kata dia.
"Tidak cukup hanya akses, kualitas juga tidak kalah penting. Memastikan setiap orang punya kualitas pendidikan yang layak itu dampaknya 9 kali lebih tinggi berdasarkan studi OECD," sambungnya.
Lebih lanjut, Vivi berharap Pemerintah memperbaiki metoda koleksi data agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat.
"Ada 4 cara memperbaiki metoda koleksi data. Pertama, integrasi daftar rumah tangga dari berbagai data. Selain itu, perlu dilakukan on demand application system. Kemudian libatkan komunitas, dan pendaftaran dari pintu ke pintu di kantong kemiskinan," kata dia.
Tiga Strategi
Sementara itu,Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi memaparkan sejumlah kebijakan yang perlu dioptimalisasi, terutama terkait sektor non pemerintah.
"Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mencakup tiga strategi, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan," jelasnya.
Untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, lanjut Yoga, pemerintah memastikan kelompok miskin ekstrem dalam memperoleh berbagai program perlindungan sosial, pelibatan komunitas, lembaga non pemerintah, dan swasta, serta peningkatan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan.
"Ini yang selama ini kita kenal dengan pemberian bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial, serta pengaman sosial di saat Covid-19," sebutnya.
Kemudian, terkait pelaksanaan strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, dan memberikan kemudahan akses pekerjaan.
"Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi lebih sustain karena tidak hanya diberikan bantuan sosial tetapi juga bagaimana mereka bisa diberdayakan," ungkap Yoga.
"Kita belajar dahulu kita punya PNPM contohnya, jadi bagaimana pemberdayaan masyarakat ini juga menjadi penting tetapi dalam aspek ekonomi yang juga kita dorong. Jadi kita akan coba bagaimana UMKM kita manfaatkan, bagaimana pengembangan ekonomi lokal, akses pekerjaan termasuk vokasi dan pelatihan, program padat karya, menjadi penting kita tingkatkan," sambungnya.
Advertisement
Beri Kesempatan
Untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, tutur Yoga, pemerintah meningkatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM.
Selain itu juga mendorong konvergensi anggaran dan konsolidasi program, serta meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
"Kantong kemiskinan ini bukan hanya ada di desa tetapi juga ada di daerah kumuh perkotaan. Bahkan beberapa daerah di Jakarta seperti di wilayah Galur, Kecamatan Senen masih banyak penduduk yang tidak punya KTP, tidak terdaftar di bantuan sosial. Nah ini yang harus kita lihat lagi datanya," kata Yoga.
