Liputan6.com, Jakarta - Realisasi pencairan anggaran perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) reguler telah mencapai Rp 307,1 triliun. Anggaran tersebut telah disalurkan kepada masyarakat dalam program rutin pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perlindungan sosial ini diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjadi bantalan dari berbagai goncangan yang ada seperti pandemi Covid-19 hingga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Advertisement
"Perlindungan sosial yang lagi-lagi memberikan perisai dan bantalan melindungi rakyat dari guncangan guncangan telah terealisasi sebesar Rp 307,1 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Dana tersebut telah diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu 18, juta KPM program Kartu Sembako. 2,9 juta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
Kemudian 2,1 juta penerima Bantuan Tunai PKL, Warung dan Nelayan. Subsidi bunga KUR kepada 5,64 juta debitur dan BLT Desa kepada 7,5 juta KPM.
"Ini semuanya langsung menerima dan mendapatkan manfaat dari belanja Rp 307,1 triliun," kata dia.
Realisasi Bansos Tambahan Rp 11,9 Triliun
Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan subsidi sebesar Rp 11,9 triliun. Tambahan anggaran ini diberikan pemerintah pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
"Realisasi bantuan tambahan Rp 11,9 triliun," kata dia.
Rinciannya, untuk BLT BBM sebesar Rp 6,44 triliun kepada 20,65 juta KPM. Jumlah ini baru setengahnya dari anggaran Rp 12,4 triliun.
"BLT BBM Rp 12,4 triliun yang realisasinya mencapai Rp 6,4 triliun," kata dia.
Lalu program BSU sebesar Rp 4,2 triliun dari anggaran Rp 9,6 triliun. Pencairan anggaran tersebut telah disalurkan kepada 7,1 juta pekerja/buruh dari target 16 juta pekerja.
Selain itu juga dari dukungan APBD sebesar Rp 1,2 triliun dari anggaran Rp 4,59 triliun.
Program Bansos Jokowi Dinilai Ringankan Kerja Kepala Daerah Atasi Kemiskinan
Program bantuan yang direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai mampu meringankan kerja para kepala daerah dalam menuntaskan kemiskinan di wilayahnya. Kemiskinan di hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami tren penurunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Donny Iskandar menuturkan bahwa bantuan Jokowi terbukti sukses memangkas angka kemiskinan di daerahnya. Hal tersebut bisa dilihat melalui data-data makro yang dihimpun oleh Pemprov Jambi.
“Bantuan Jokowi efektif saya sampaikan bahwa apabila kita mengkaji dari data-data makro ekonomi Provinsi Jambi, semua tanda-tanda tidak baik itu menurun. Angka kemiskinan dari di atas 8 persen pada puncak Covid-19 kemarin kini turun sekitar 7,6 persen,” kata Donny dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).
Di samping pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan, dia menilai bahwa realisasi bantuan di era pemerintahan Presiden Jokowi juga sukses membantu masyarakat keluar dari zona kemiskinan. Ia menyatakan bahwa program bantuan sosial (bansos) yang digagas Jokowi adalah kebijakan yang tepat.
“Selain memang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, bantuan ini juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Pak Jokowi berhasil,” ucapnya.
Bagi Donny, keberhasilan yang telah dilakukan Jokowi khususnya di sektor ekonomi sangat layak untuk diapresiasi. Pasalnya, di tengah situasi sulit yang diakibatkan oleh pandemi dan kondisi geopolitik saat ini, Jokowi sanggup menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Dari banyaknya tantangan para pemimpin negara, Pak Jokowi berhasil dalam melakukan program-programnya kepada daerah. Jadi ketika ada keberhasilan, patut untuk diapresiasi,” katanya memungkasi.
Advertisement
Jokowi Targetkan Kemiskinan Turun hingga 8,5 Persen pada 2023
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan pada 2023 berada dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen.
Hal ini diungkapkan Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 pada Pidato Kenegaraan di Gedung DPR MPR.
Dia menyebutkan pemerintah melakukan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan hal tersebui, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen.
"Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49," tutur dia.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan NilaiTukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
Sementara itu, kata Jokowi, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.
"Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV)," tutup Jokowi.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
