Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mendukung reformasi manajemen kepegawaian yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Reformasi manajemen kepegawaian ini melalui penyederhanaan proses bisnis ASN.
Kementerian PANRB bakal berkolaborasi dengan BKN untuk mengakselerasi penyederhanaan proses bisnis yang akan memudahkan jutaan ASN ketika mengurus berbagai layanan, seperti kenaikan pangkat, pindah instansi atau mutasi, serta penetapan pensiun.
Advertisement
"Perubahan proses bisnis layanan kepegawaian akan memberi manfaat ke jutaan ASN. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Bima (Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana), dan kami bersama-sama BKN akan mengawal pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10/2022).
"Kita sudah petakan, misalnya dulu ada lebih dari 10 tahap, kita ringkas kalau bisa tiga tahap saja," kata dia
Azwar Anas melanjutkan, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian adalah arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kemarin kami menghadap Presiden, beliau ingin layanan kepegawaian lebih cepat, dipandu dengan teknologi. Jadi nanti urus pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, dan layanan kepegawaian lainnya itu bisa lebih cepat dari saat ini. Teman-teman BKN punya spirit untuk mewujudkannya," paparnya.
Tuntas pada Desember 2022
Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian tersebut diharapkan tuntas pada Desember 2022.
"Sehingga Januari 2023 sudah benar-benar baru, benar-benar ringkas dan cepat berbasis teknologi," imbuh mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Menpan RB Azwar Anas kembali mengingatkan arahan Jokowi, bahwa birokrasi yang profesional harus berdampak, bukanlah tumpukan kertas semata, dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat.
Karenanya, di dalam menjalankan program kerja pemerintah tidak boleh terpaku pada anggaran. Kesuksesan program kerja pemerintah tentu harus dibarengi dengan inovasi. Menurut dia, inovasi tidak selalu mengeluarkan uang dan anggaran, namun mampu mendukung pada pencapaian.
"Setiap kegiatan tidak harus dari anggaran, tidak harus menambah orang, tapi tergantung kita bisa menggerakkan inovasi yang ada," tandasnya.
Advertisement
Menpan RB ke PNS: Reformasi Birokrasi Tak Sekadar Kenaikan Tunjangan Kinerja
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas, menyampaikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS Provinsi Gorontalo, menyayangkan bila reformasi birokrasi hanya dikaitkan pada kenaikan tunjangan kinerja.
Baginya, reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan meningkatkan dampak nyata kepada masyarakat dari balik meja para birokrat. Tugas kita memastikan bahwa pelayanan tidak hanya sending saja tetapi making delivered (dirasakan langsung nyata) sebagaimana Presiden Jokowi sampaikan.
Hal itu disampaikan saat menyaksikan pemberian penghargaan BerAKHLAK Award Provinsi Gorontalo yang diberikan kepada 16 pegawai di Provinsi Gorontalo, Sabtu (15/10/20).
Menteri Azwar Anas mengapresiasi kompetisi ini sebagai salah satu langkah kreatif, dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi yang berdampak dan membawa perubahan bagi organisasi.
"Saya kira bukan seremonial dan lombanya, tapi bagaimana ini menggerakan kita semua untuk memberikan keteladanan dan contoh nyata dan bekerja secara terukur dan strategis sehingga berdampak nyata bagi perubahan organisasi dan pelayanan masyarakat itu harus menjadi target," kata Menteri Anas saat memberikan arahan pada acara BerAKHLAK Award: Pemimpin dan Agen Perubahan Terbaik Tingkat Provinsi Gorontalo.
Tumpukan Dokumen
Dalam acara yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer tersebut, Menteri Anas kembali menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak ingin reformasi birokrasi hanya sebatas tumpukan dokumen, tetapi harus berdampak serta lincah dan inovatif. Perlu diingat, ASN kini memiliki core values BerAKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
"Core values itu diharapkan tidak sekadar jadi slogan. Bagaimana mewujudkan BerAKHLAK tadi menjadi budaya berkinerja yang berdampak," tegas Menteri Anas.
Birokrasi yang berdampak adalah satu poin penting dari reformasi birokrasi tematik yang sering digaungkan Menteri Anas. Selain hal tersebut, reformasi birokrasi tematik mencakup birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, reformasi tata kelola pemerintahan, birokrasi yang melayani, serta birokrasi kolaboratif.
Advertisement
