Liputan6.com, Jakarta - Pada sesi Presidensi G20 Indonesia '2nd Health Ministers Meeting (HMM)' atau Pertemuan Kedua Tingkat Menteri Kesehatan pada 27 - 28 Oktober di Bali akan memperkuat komitmen Arsitektur Kesehatan Global. Pertemuan Kedua HMM ini adalah yang terakhir dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia bidang kesehatan.
Juru Bicara G20 Kemenkes Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi memaparkan, dalam Pertemuan Menteri Kesehatan Kedua G20 akan membahas isu-isu prioritas G20 di bidang kesehatan serta tindak lanjutnya. Diharapkan tercapai pengesahan atau outcome document yang merupakan G20 Administers Action.
Advertisement
"Beberapa hal yang tentunya sudah kita ketahui bersama soal kesepakatan dokumen ini adalah penguatan dukungan terhadap terbentuknya mekanisme pendanaan Financial Intermediary Fund (FIF) atau Dana Perantara Keuangan," papar Nadia saat konferensi pers Road to G20 Health Ministers Meeting di Gedung Kemenkes RI Jakarta, ditulis Senin (24/10/2022).
"Kemudian bagaimana agar mobilisasi berbagai isu terkait kesehatan khususnya hal-hal yang esensial dalam rangka pencegahan dan kesiapan serta respons ke depannya. Selain itu, perlu dibangun juga suatu sistem, bagaimana mengakses FIF ini."
Dalam pertemuan sebelumnya, yakni Health Working Group Pertama, Kedua, dan Ketiga perlu dilakukan penguatan surveilans termasuk genomic surveilance (surveilans genomik). Surveilans genomik sangat berperan besar selama pandemi COVID-19.
"Jadi ya bagaimana kita bisa mendapatkan kesepakatan bersama untuk kerja sama sehingga sharing data (berbagi data) dengan platform untuk patogen-patogen yang berpotensi untuk pandemi ke depan, bukan hanya virus influenza," lanjut Nadia.
"Kita juga berharap dengan adanya kesepakatan G20 ini bisa mendorong negara-negara lainnya untuk turut aktif dalam surveilans genomik ini."
Protokol Kesehatan dan Perluasan Manufaktur
Poin penting pada '2nd Health Ministers Meeting (HMM)' juga berkaitan penguatan protokol kesehatan global, bagaimana protokol kesehatan menjadi kekuatan platform bersama yang bisa menghubungkan berbagai sistem digital sertifikasi.
"Berbagai dokumen kesehatan untuk para pelaku perjalanan termasuk juga vaksinasi, pemeriksaan laboratorium sehingga pergerakan orang dan barang ke depan itu tetap akan berjalan," Siti Nadia Tarmizi menerangkan.
"Kita tahu bahwa dengan adanya pergerakan orang dan barang ini, perekonomian akan tetap bisa berjalan walaupun kita menghadapi situasi pandemi ataupun ancaman pandemi ke depan."
Kemudian poin, bagaimana memperluas manufaktur dan kerja sama penelitian dan adanya hub-hub (pusat) manufaktur yang lebih luas terutama negara-negara di kawasan selatan dunia. Utamanya, perluasan akses untuk vaksin, pengobatan, dan alat-alat diagnostik.
"Ini juga khususnya ditujukan untuk negara-negara low middle income country -- negara berpendapatan menengah ke bawah -- agar mereka juga memiliki akses yang sama terhadap vaksin, pengobatan, dan alat-alat diagnostik,"
"Hal ini termasuk juga mengembangkan berbagai kemandirian bagi negara-negara seperti Indonesia dan juga berbagi teknologi dan kapasitas manufaktur kepada negara lain, sehingga akan membantu memperkuat ketahanan kesehatan di kawasan maupun di global."
Advertisement
Berdirinya Dana Perantara Keuangan
Siti Nadia Tarmizi menambahkan, salah satu terobosan bersejarah terkait Presidensial G20 Indonesia di bidang kesehatan adalah berdirinya Dana Perantara Keuangan. Pada tanggal 1 Juli 2022, Dewan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pembentukan Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF).
"Setelah resmi beroperasi sejak pertemuan pertama government pada tanggal 8 - 9 September 2022, kita tahu manfaat FIF ini akan meningkatkan kapasitas secara global untuk pencegahan persiapan dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang," tambahnya.
"Tentunya dengan adanya Dana Perantara Keuangan atau FIF dapat digunakan untuk berbagai pengembangan penelitian dan produksi vaksin serta obat juga alat diagnostik kesehatan lainnya."
Selanjutnya, soal standar protokol kesehatan global yang memfasilitasi perjalanan antar negara serta adanya saling pengakuan sistem digitalisasi Sertifikat Vaksinasi COVID-19 yang terintegrasi. Kesepakatan ini penting karena belum adanya keseragaman standar protokol perjalanan internasional, bahkan antar negara di Eropa dan juga mungkin antar berbagai negara bagian.
"Ini juga akan menjadi tantangan dalam pelaku perjalanan pada saat akan melaksanakan perjalanan jauh. Nah, tentunya keseragaman ini menjadi sangat penting agar tidak timbul tentunya permasalahan," terang Nadia.
"Salah satunya adalah kalau belum adanya keseragaman protokol kesehatan akan menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku perjalanan soal penjelasan standar protokol kesehatan global."
Bentuk Ekosistem Manufaktur
Kemudahan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 lintas negara juga bertujuan memberikan kenyamanan pelaku perjalanan dalam hal mobilisasi. Hal ini dapat mendorong kembali pemulihan ekonomi dan sosial.
"Tentunya kita lakukan secara digitalisasi Sertifikat Vaksinasi COVID-19, khususnya akan mempermudah dan memberi kepastian keamanan dan kenyamanan pelaku perjalanan. Ini akan mendorong secara tidak langsung pulihnya situasi ekonomi dan sosial di berbagai sektor," Siti Nadia melanjutkan.
"Karena tadi pergerakan orang dan barang akan tetap terjadi."
Penegasan kembali terkait diversifikasi geografis untuk pusat riset dan manufaktur vaksin, obat-obatan dan alat diagnostik terutama di negara berkembang juga didorong dalam Presidensi G20 bidang kesehatan.
"Kita dorong terutama bagaimana kita tahu bahwa selama ini pusat riset dan manufaktur lebih banyak terkonsentrasi di negara-negara di kawasan utara. Sekarang bagaimana mendorong ini ke arah selatan," jelas Nadia.
"Jadi, kita tahu bahwa 7 negara G20 sudah menunjukkan ketertarikan dan akan berkolaborasi dalam membentuk ekosistem manufaktur dan penelitian terkait vaksin, obat-obatan dan alat diagnostik. Ketujuh negara ini adalah Argentina, Brasil, India, Indonesia, Arab Saudi, Turki, dan Afrika Selatan."
Adapun '2nd Health Ministers Meeting (HMM)' akan mengundang negara anggota G20, negara yang ekonominya maju di setiap kontinen seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Swiss, Belanda, perwakilan dari beberapa negara yang pimpin Badan Regional seperti ASEAN, Pacific Island Forum, African Union, Caribbean Community dan NEPAD.
Diundang juga Organisasi Internasional terkait seperti WHO, World Bank, GAVI, CEPI, Global Fund, OECD dan lainnya untuk memberikan masukan atau pengayaan terhadap isu prioritas G20 di bidang Kesehatan.
Advertisement
