Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkap kalau perekrutan tenaga honorer banyak dilakukan secara asal-asalan. Padahal, di beberapa kondisi tertentu, tenaga honorer dibutuhkan untuk memberikan pelayanan.
Kenyataan ini menjadi dilema yang dihadapi oleh pemerintah. Di satu sisi, peran honorer penting untuk menyentuh langsung masyarakat. Namun di sisi lain, perekrutan dilakukan tak sesuai dengan prosedur dan membengkak jumlahnya.
Advertisement
"Di satu sisi honorer punya peran penting untuk menyambung pelayanan publik, yang kalau itu tidak ada, banyak terganggu (pelayanan) di daerah-daerah," kata dia dalam Upacara Pelantikan Terpadu Perwira Transportasi Kementerian Perhubungan, di Kawasan Monas, Selasa (25/19/2022).
"Tetapi juga tidak sedikit non-ASN atau honorer ini yang direkrut secara serampangan karena KKN dan karena faktor-faktor yang lain," tambahnya.
Dia mengatakan, adanya perekrutan yang tak sesuai prosedur bisa berimbas kepada banyak hal. Dilema ini yang kini sedang dihadapinya dan berharap bisa segera tuntas.
"Sehingga di satu sisi kita ingin mendapatkan fresh graduate yang hebat, tapi di sisi lain kita harus menuntaskan honorer-honorer yang ada dibdepan kita," ungkapnya.
Hal ini membawanya pada dilema soal target untuk menyediakan birokrasi yang berkelas dunia, dengan memiliki kapasitas dan kemampuan teknologi yang baik. Namun, jumlah tenaga honorer yang terlampau banyak.
Meningkat 5 kali Lipat
Dalam data, terjadi penambahan tenaga honorer sekitar 5 kali lipat selama 2 tahun. Yakni, pada 2018 tercatat sebanyak 400 ribu tenaga honorer, sementara data terbaru menunjukkan hampir sekitar 2 juta tenaga honorer yang tercatat.
"2018 tersisa 400 orang, tapi kemarin kita lakukan pendataan kembali, yang dimana satker-satker (satuan kerja) mengirim nama ke Kementerian PAN-RB, ternyata jumlahnya hampir 2 juta orang. 400 ribu naik menjadi 2 juta orang, padahal mestinya sudah tidak ada," ujarnya
"Tentu ini ada tantangan-tantangan yang mesti kita bereskan bersama-sama," pungkas Azwar Anas.
Advertisement
Lantik 1.875 CPNS Kemenhub, Menhub: Mereka Orang-Orang Pilihan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik sebanyak 1.875 perwira untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenhub. Menhub Budi memandang seluruhnyanyang dilantik merupakan orang pilihan.
Hal ini lantaran proses seleksi yang terbatas dan dilakukan secara ketat. Sehingga menghasilkan sejumlah orang yang dinilai mampu dan kompeten untuk menjalankan tugas di sektor transportasi.
"Kita harapkan mereka melakukan yang terbaik karena mereka memang orang-orang pilihan. Dan adik-asik akan ditempatkan di seluruh pelosok tanah air, berarti akan mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan kompetensi dan keterampilan," ujarnya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Selasa (25/10/2022).
Menhub Budi melantik berbagai CPNS untuk sektor transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Nantinya, 1.875 perwira ini akan ditempatkan di berbagai simpul transportasi di Indonesia. Menurutnya, lolos seleksi CPNS Kemenhub bukan satu modal yang cukup untuk meraih keberhasilan.
"Tapi ingin saya ingatkan bahwa pandai dan terampil tidak cukup untuk berhasil dan tidak cukup untuk memberikan sesuatu kepada bangsa, anda harus melayani dengan ramah," ungkapnya.
Harapannya, para perwira yang lolos seleksi ini mampu mempermudah akses masyarakat di sektor transportasi. Sehingga memaksimalkan masyarakat untuk melakukan mobilisasi.
"Saya apresiasi BKN dan Menpan-RB yang melakukannya secara selektif tanpa ada yang mampu memberikan intervensi," kata dia.
"Saya berharap perwira transportasi yang dilantik hari ini, dapat menjadi agen transportasi yang mampu menghubungkan Indonesia merajut konektivitas serta aksesibilitas transportasi agar masyarakat semakin mudah bermobilisasi," paparnya.
Tingkatkan Budaya Pelayanan
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas berpesan sejumlah hal. Salah satunya adalah budaya pelayanan yang perlu dipegang oleh CPNS di lapangan.
"Mereka saat ini menjadi calon ASN, dan ASN ini harus melayani, budaya melayani ini paling penting dicamkan oleh mereka," kata dia.
Poin kedua adalah soal bersihnya birokrasi, artinya mampu memberika hal yang jujur. Terakhir, para calon PNS ini perlu bekerja secara lincah dan mampu memberikan dampak ke masyarakat.
"Diluar birokrasi ini, luar biasa percepatannya dan mereka harus melayani, ini perlu terus dicamkan saat hadir di lapangan," tegasnya.
Advertisement
