Liputan6.com, Pati - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memproyeksikan Pati menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh desanya punya program antikorupsi.
Hal itu disampaikan Ganjar saat penyuluhan antikorupsi dan penandatanganan pakta antigratifikasi dalam pelayanan bagi kepala desa se-Kabupaten Pati.
Advertisement
"Saya ingin Pati menjadi Kabupaten pertama di Jawa Tengah dan Indonesia yang seluruhnya punya program Desa Anti Korupsi," kata Ganjar di Pendopo Pemkab Pati, Rabu (7/12/2022).
Ganjar mengatakan, nantinya bupati dan jajaran, khususnya seluruh kepala desa di Pati akan didampingi inspektorat daerah beserta penyuluh antikorupsi. Ganjar juga menekankan kades untuk tidak menerima gratifikasi.
"Nah ini bagus ada penyuluh inspektorat, ini seragam dari penyuluh antikorupsi dan teman-teman ini di Pati khususnya, mendorong teman-teman Kades untuk tidak pungli, korupsi, dan tidak menerima gratifikasi," kata Ganjar.
Dengan adanya program antikorupsi di seluruh desa Pati, Ganjar berharap pelayanan masyarakat semakin baik, transparan, dan akuntabel. Dia mendorong Pemkab Pati mencontoh puluhan desa antikorupsi yang sudah ada di Jateng.
"Agar 29 desa antikorupsi yang ada di Jawa Tengah, yang sudah dicoba satu kabupaten satu, sekarang mau saya coba satu Pati, para petingginya atau kadesnya atau desanya betul-betul antikorupsi, contohnya sudah ada," katanya.
Ganjar pun meminta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pati yang bebas korupsi dengan cara tidak memberikan suap atau gratifikasi. Ganjar juga menekankan pentingnya peran pengawasan dari para pimpinan di Pati.
Desa Banyubiru Semarang Jadi Contoh
"Partisipasi masyarakat penting untuk tidak iming-imingi. Tapi jangan sampai karena tidak memberi jadi dipersulit, tidak boleh. Inilah peran dari pimpinan yang ada di Pati untuk mengawasi dan mudah-mudahan kalau ini sukses kita terapkan di seluruh Jawa Tengah," pungkasnya.
Sebelumnya, Desa Banyubiru Semarang telah dinyatakan KPK menjadi desa berkategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. Saat ini, Ganjar terus mendorong capaian tersebut direplikasi 7.809 Desa se-Jateng.
"Kalau ini 29 Kabupaten sudah kita bikin, ini sudah dievaluasi sama inspektorat kita. Karena sudah dievaluasi dari 29 ya desanya, nanti begitu iya kita langsung mau dorong seluruh desa wajib hukumnya. Kita kasih batas waktu, kita kasih guidanceny agar mereka bisa tinggal meniru saja," katanya.
Advertisement
