Liputan6.com, Jakarta - DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi keras terhadap Dewan Kolonel yang dibentuk oleh loyalis Puan Maharani. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, kader-kader PDIP ini kelewat kreatif, bahkan cenderung cari muka kepada Puan.
Setelah klarifikasi dengan orang-orang yang disebut mendirikan Dewan Kolonel, Komarudin menyimpulkan tidak ada keterlibatan langsung oleh Puan.
Advertisement
"Mbak Puan sendiri enggak terlibat di dalam proses itu. Mereka berinisiatif melakukan itu. Ini kadang-kadang teman-teman ini kreatif, kelewat kreatif untuk cari muka kadang juga," ujar Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10).
"Kita bukan menolak pemimpin tapi kita menjerumuskan pemimpin," sambungnya.
Komarudin mengatakan, anggota Dewan Kolonel diberikan sanksi keras dan terakhir karena pembentukan struktur ini melanggar aturan partai. Wajar kader partai yang membentuk organisasi di dalam organisasi diberi teguran keras.
"Kalau dewan kolonel itu dan saya sampaikan, yang berat di Dewan Kolonel itu membuat organisasi di luar aturan AD/ART kita," ujarnya.
Sementara itu, Komarudin mengatakan Dewan Kolonel langsung diberikan sanksi tanpa dipanggil ke DPP karena sudah jelas dalam pemberitaan media. Beberapa anggotanya sudah ditelepon untuk klarifikasi.
Komarudin pun menyiapkan klarifikasi berikutnya terhadap sejumlah nama yang disebut anggota Dewan Kolonel.
"Yang kedua itu ada nama teman-teman di SK tapi mereka sudah kontak satu persatu, tapi tidak mengerti makanya kita akan persiapkan untuk panggil gelombang kedua berikutnya untuk klarifikasi," kata Komarudin.
Sejumlah kader PDIP yang diberikan teguran keras adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.
Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Dewan Kolonel tidak sesuai dengan AD/ART partai, sehingga harus ditegakkan disiplin.
Dewan Kolonel merupakan wadah bagi pendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres) yang berasal dari kalangan kader PDIP di DPR.
"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 24 Oktober 2022.
Penegakan disiplin, kata dia, berlaku tak hanya bagi Dewan Kolonel tapi juga kepada politikus PDIP FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy.
"Jadi, semua tegak lurus disiplin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali," kata Hasto, seperti dikutip dari Antara.
Advertisement
