Pelapor Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Diperiksa Pengadilan Tinggi Kaltim

Liputan6.com, Samarinda - Pengadilan Tinggi Kaltim telah memanggil para pelapor Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sebagai oknum untuk dimintai keterangan, Rabu (26/10/2022). Humas Pengadilan Tinggi Kaltim, Supeno enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut. Namun, ia mengakui bahwa ada pemeriksaan.

"Benar memang hari ini ada pemeriksaan, klarifikasi ya dari para pelapor," ungkap Supeno saat ditemui awak media, Rabu (26/10/2022).

Kedua pelapor yang diperiksa yakni Hanry sulistio juga sebagai kuasa Lisia dan Abdul Rahim sekaligus kuasa Faizal Smri Darmawan Keduanya diperiksa di PT Kaltim sekitar pukul 10.00 Wita.

Supeno mengatakan setelah memeriksa para pelapor, selanjutnya pihaknya akan memanggil terlapor yakni Ketua PN Samarinda, Darius Naftali untuk dimintai keterangan.

Tim pemeriksa terdiri dari tiga orang dipimpin oleh wakil PT Kaltim. Hasil pemeriksan itu akan disampaikan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung setelah telaah apakah pihak yang dilaporkan melakukan tindakan penyimpangan dalam tugas atau tidak.

"Isi pemeriksaan para pelapor saya tidak sampaikan karena sifatnya rahasia," kata dia.

Dikonfirmasi terpisah usai diperiksa, Hanry mengatakan dirnya bersama Abdul Rahim mengaku telah diperiksa sebagai pelapor dan sekaligus mewakili sebagai kuasa  pelapor lainya yakni Lisia dan Faizal.  Kemudian Hanry mengatakan apa yang mereka laporkan adalah tentang dusta Darius Naftali ketika menolak melegalisasi alat bukti untuk digunakan dipersidangan.

"Kami bertanya mengapa Darius Naftali menolak melegalisasi surat kami untuk dijadikan alat bukti, namun dia menjawab  dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang tarif dan biaya, ini kan nggak relevan," ujar Hanry.

Kemudian Hanry juga mengatakan perkara gugatan kepada oknum hakim bukan sekedar gugatan yang tidak berdasar.  Menurut Hanry oknum hakim yang mereka gugat telah melakukan pemalsuan objek sengketa, mengarang perstiwa hukum dan merampok asas perdata penggugat.

"Kami menggugat dengan kaca mata hakekat hukum, jika ada norma-norma hukum yang dilanggar walaupun dalam persidangan maka itu bukan teknis yuridis tetapi perbuatan pribadi dan adalah kesesatan berpikir jika pemalsuan dikategorikan sebagai teknis yuridis, tidak ada sejarahnya itu," kata dia.

Ketika awak media bertanya apakah hakim bisa digugat, Hanry mengatakan dirinya tidak pernah menggugat hakim atau pengadilan karena telah diatur dalam SEMA No. 9 tahun 1976. Namun dirinya menggugat oknum hakim dalam ranah pribadi yang berlaku sama dengan warga negara yang lain tidak terkecuali siapapun mereka sesuai bunyi hukum publik dan privat "barang siapa" dan "setiap orang".

"Oknum hakim yang digugat, bukan hakim dan jika belum pernah terjadi maka temukan hukum itu sebagai yurisprudensi bahwa oknum hakim kedudukannya adalah sama dengan warga negara lain dan bisa dipidana jika pribadinya melanggar norma hukum dan dapat digugat perdata jika menimbukan kerugian," Hanry menjelaskan.

Simak juga video pilihan berikut: