Menteri Keuangan Arab Saudi: Ekonomi Dunia Akan Sulit

Menteri Keuangan Arab Saudi optimistis negaranya bisa menghadapi situasi ekonomi 2023.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 27 Okt 2022, 17:33 WIB
Pemandangan stasiun monorel dan cakrawala Distrik Keuangan Raja Abdullah selama badai debu berat di daerah Aqeeq, Riyadh, Arab Saudi (17/5/2022). Badai pasir melanda ibu kota Arab Saudi dan wilayah lain di kerajaan gurun pada 17 Mei, menghambat jarak pandang dan memperlambat lalu lintas jalan. (AFP/Fayez Nureldine)

Liputan6.com, Riyadh - Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan memperingatkan bahwa situasi ekonomi dunia akan sulit pada beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan. Meski demikian, ia optimistis kawasannya akan tetap baik.

Ia juga berjanji bahwa negara-negara Teluk (Gulf countries) siap membantu ekonomi komunitas global.

"Kawasan pada umumnya akan terbagi menjadi dua area. Satu adalah daerah Teluk, bagi mereka selama enam bulan ke depan, dan kemungkinan enam tahun ke depan, akan sangat bagus," ujar Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan, dikutip Arab News, Kamis (27/10/2022).

"Kawasan lainnya akan sangat sulit, dan ini adalah peran kita untuk menolong kawasan-kawasan tersebut," lanjutnya.

Mohammed Al-Jadaan membahas itu di acara Future Investment Initiative Forum di Riyadh, Rabu (26/10). Ia yakin ekonomi akan baik bagi kawasan Teluk.

Menteri Keuangan Bahrain Khalifa Al-Khalifa mengungkap sentimen serupa karena masalah konflik di Eropa, serta adanya inflasi harga makanan dan energi.

Menkeu Arab Saudi juga mengajak adanya kolaborasi dan kooperasi untuk membawa stabilitas di level global yang dibutuhkan. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan pendanaan makro dan investasi.

Isu lain yang disorot adalah perubahan iklim yang dinilai Arab Saudi sebagai isu penting. Saudi berkata upaya tersebut tak bisa diselesaikan satu negara saja dan perlu ada kolaborasi.

"Dunia mencoba mengurus hal ini. Institusi-institusi multilateral mencoba mengatasi dampak perubahan iklim. Di kawasan ini, kami membuat banyak usaha untuk mengurangi emisi, menangani perubahan iklim, dan berinvestasi di renewables," ucapnya.


Ekonomi 2023 Diramal Gelap, Sri Mulyani: Ini Waspada, Bukan Menakut-nakuti

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA Oktober 2022, Jumat (21/10/2022).

Pada laporan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, prospek ekonomi global yang diprediksi “Gelap” oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) bukan menakut-nakuti, tapi bentuk suatu kewaspadaan.

Menkeu menyebut, tahun depan Indonesia diperkirakan masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya, mungkin di sisi lain tekanan akan muncul bertubi-tubi karena seperti apa yang disampaikan IMF bahwa tahun 2023 akan gelap.

“Itu yang disebutkan gelap, kalau saya mengatakan begitu Saya dianggap menakut-nakuti, tapi sebetulnya enggak, hanya ingin menyampaikan bahwa resiko itu sangat ada dan oleh karena itu kita harus waspada,” kata Menkeu dalam Leaders Talk Series #2 dengan tema "Indonesia Energy Investment Landscape", Rabu (26/10).

Kendati begitu, Menkeu menyampaikan momentum pemulihan ekonomi Indonesia cukup baik. Pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan masih cukup kuat, Menkeu berharap kuartal ketiga bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Namun, di kuartal IV Pemerintah Indonesia harus waspada terhadap trend pelemahan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, APBN sebagai keuangan negara akan terus digunakan untuk menjaga ekonomi Indonesia. Namun, APBN sendiri juga harus tetap dijaga kesehatannya.

“Tahun 2020 tahun 2021 dan 2022 ini kita menghadapi pandemi yang luar biasa, yang kemudian kita harus melebarkan defisit dengan adanya undang-undang Nomor 2 atau perpu nomor 1 tahun 2020, kita mewujudkan apa yang yang disebut negara harus hadir pada saat ancaman muncul,” jelas Menkeu.


Negara Selalu Hadir

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (22/9/2022).

Negara harus hadir artinya keuangan negara juga harus bekerja ekstrem sangat keras yang kemudian menimbulkan defisit yang sangat besar. Tapi hal itu, kata Menkeu bisa dijaga selama keuangan negara tetap relatif sehat dan kuat.

“Sehingga pada saat situasi-situasi tertentu periode-periode tertentu Kita harus bekerja keras, sesudah itu kita kembali harus menguatkan atau menyehatkan kembali,” ujarnya.

Menkeu menyebut APBN sama seperti manusia. Sebagai manusia kadang-kadang harus kerja lembur selama berhari-hari dan seminggu, tentu selama lembur itu tidak mungkin tidak pernah tidur, jika begitu maka akan mati apabila tidak diistirahatkan.

“APBN sama seperti tubuh manusia kita bisa bekerja ekstrem tahun 2020 tahun 2021. Namun kita harus mulai kembali menyehatkan, karena negara dan bangsa serta perekonomian rakyat akan terus-menerus dihadapkan pada banyak ketidakpastian,” ungkap Menkeu.

APBN sebagai shock absorber terus bekerja secara fleksibel melindungi masyarakat. Jika tahun 2020 tantangan terbesar adalah pandemi dan kesehatan, maka tahun 2021-2022 pada saat pemulihan ekonomi risiko bergeser menjadi kenaikan harga-harga pangan, energi dan geopolitik, serta kenaikan suku bunga akibat inflasi yang menimbulkan kenaikan atau penguatan dolar.

“Ini yang menyebabkan kemudian APBN ini harus terus merespon sekaligus kita menganggap bahwa ini sudah baik, dari berbagai perubahan-perubahan atau adjustment terus kita lakukan dan ini tentu akan sangat mempengaruhi postur dan kesehatan APBN kita,” pungkasnya.


Pengamat: Ekonomi Indonesia Masih Kuat

Pekerja menyelesaikan proyek bangunan bertingkat di Jakarta, Kamis (24/2/2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengucurkan anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 455,62 triliun di 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Masyarakat perlu melakukan perencanaan keuangan yang baik guna mengantisipasi dampak dari ancaman gejolak ekonomi, menyusul adanya prediksi World Bank yang menyebutkan sejumlah negara mengalami resesi 2023.

Ancaman resesi muncul setelah bank sentral di sejumlah negara dikabarkan akan menaikkan suku bunga acuan guna menekan laju inflasi yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Research Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mendorong masyarakat untuk tetap melakukan perencanaan keuangan dengan baik dan tidak merespon semua informasi secara berlebihan, terlebih sampai menimbulkan kepanikan seperti yang terjadi pada krisis moneter tahun1997-1998 di mana terjadi rush money karena masyarakat menarik uang secara besar-besaran.

“Perencanaan keuangan adalah hal penting. Namun, saya yakin ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi ancaman resesi yang terjadi di negara lain. Jadi yang paling penting adalah peran dari regulator, ekonom dan pihak terkait menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia,” jelas Piter dikutip Kamis (27/10).

Dia mendorong masyarakat tetap melakukan aktivitas ekonomi dan melakukan perencanaan keuangan yang tepat, baik melalui perbankan maupun instrumen investasi lainnya.

Perencanaan keuangan dapat dilakukan dengan mengenali profil risiko masing-masing dan melihat ketersediaan pendanaan yang ada serta memperhatikan faktor risiko yang muncul seperti kerugian, kerusakan hingga kehilangan.

Penggunaan jasa perbankan, selain aman dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan penyaluran kredit, sehingga peran dana masyarakat di bank dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi ancaman resesi juga semakin besar.

Infografis 3 Skenario BBM Bersubsidi ala Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya