6 Tindakan Utama Hasil Pertemuan Menteri Kesehatan G20

Kedua, tindakan utama terkait ACT-Accelerator (ACT-A) Evaluation negara-negara G20 yang akan menjadi alat utama untuk meningkatkan akses penanggulangan medis dalam merespons pandemi di masa depan.

“Jadi, kita siap untuk memiliki pengaturan formal, bagaimana kita bisa menggunakan ACT-A ini untuk pandemi di masa depan,” pungkas Budi Gunadi Sadikin.

ACT-Accelerator merupakan kolaborasi global untuk mempercepat pengembangan, produksi, dan akses yang merata ke diagnostik, terapi, dan vaksin terutama dalam hal penanganan pandemi. Pada masa COVID-19, kolaborasi global dikenal dengan sebutan Access to COVID‐19 Tools Accelerator (ACT‐A).

Pada pernyataan resmi 18 Oktober 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghargai berbagai pandangan tentang pengaturan, operasi ACT-Accelerator (ACT-A) dan hasil dalam  External Evaluation. Hasil evaluasi merupakan perspektif yang diungkapkan oleh sejumlah negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia yang memanfaatkan ACT-A selama pandemi.

Salah satu yang disorot, laporan External Evaluation ACT-A  memberikan perspektif penting yang menambah sejumlah evaluasi, laporan, ulasan, dan rekomendasi yang bertujuan untuk menginformasikan pembentukan platform penanggulangan pandemi yang lebih kuat.

Secara kolektif, hal ini akan memperkuat dunia mengandalkan platform yang lebih kuat untuk mempercepat  distribusi dan tindakan pencegahan yang merata pada pandemi di masa depan.

Tindakan utama ketiga, lanjut Menkes Budi Gunadi adalah membuat kemajuan dalam pengawasan genomik yang dapat membuka jalan bagi keterikatan dan kemajuan dalam pencegahan pandemi dan merespons pandemi.

“Kami setuju bahwa seluruh laboratorium genom sekuens di setiap negara itu penting. Kami akan bekerja sama dalam sistem peringatan dini untuk pengawasan jika ada patogen, baik virus bakteri lain muncul di setiap sudut dunia,” jelasnya.

“Sehingga kita dapat mengidentifikasi dengan cepat, dan berbagi informasi ke negara lain secepat mungkin.”

Tindakan utama keempat yang dihasilkan antar Menteri Kesehatan G20 tentang sertifikat vaksinasi lintas negara berbasis digital yang memuat informasi tentang vaksin dan juga pengujian (testing). Sertifikat digital ini akan membantu bila ada pandemi sewaktu-waktu terjadi di masa depan.

“Intinya, dengan sertifikat digital buat pelaku perjalanan ya tidak membatasi 100 persen pergerakan orang. Ini sangat penting untuk memastikan pergerakan barang dan layanan darurat secara global tetap dapat dilakukan selama pandemi,” Budi Gunadi Sadikin menerangkan.

“Kami juga telah sepakat bahwa akan mengajukan standar protokol kesehatan global ini untuk dimasukkan ke International Health Regulation (IHR) WHO. Pengajuan ini akan dilakukan pada pertemuan World Health Assembly tahun depan. Jadi, kami akan memasukkan revisi IHR pada kategori sertifikat perjalanan digital.”

Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Lintas Negara selama COVID-19 pun sudah diuji coba dan diterapkan di Negara G20, bahkan negara Eropa juga sudah menggunakannya. Ketika masuk ke negara, pelaku perjalanan cukup men-scan barcode atau QR Code di pintu kedatangan.

Selanjutnya, tindakan utama kelima adalah kesepakatan melakukan analisis kesenjangan dan pemetaan jaringan penelitian dan manufaktur, terutama di negara-negara berkembang. Pembahasan ini akan dilanjutkan oleh Kepresidensian G20 India tahun depan.

“Tapi kami, di negara-negara G20, khususnya anggota di bagian selatan seperti Afrika Selatan. Turki, Arab Saudi, India, Indonesia, Argentina, Brasil telah sepakat membangun jaringan untuk melakukan penelitian dan manufaktur untuk terapi, vaksin dan diagnostik,” imbuh Menkes Budi Gunadi.

“Ini akan membutuhkan kolaborasi di antara semua negara G20.”

Tindakan utama keenam berupa peningkatan pendanaan terhadap sejumlah penyakit, yakni tuberkulosis (TB) dan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) serta kerja sama One Health. Pendanaan digaungkan demi upaya pencegahan dan deteksi.

“Kita telah melihat aksi nyata muncul dari side event Health Working Group (HWG) yang telah digelar. Utamanya, meningkatkan pendanaan untuk memerangi tuberkulosis, komitmen untuk menerapkan inisiatif One Health,” Budi Gunadi Sadikin menjelaskan.

“Dan terakhir adalah meningkatkan kapasitas untuk mencegah mendeteksi dan menangani resistensi antimikroba.”

Khusus penanganan tuberkulosis, Negara-negara G20 dapat memimpin upaya dalam meningkatkan sumber daya tambahan untuk menutup kesenjangan investasi TB. Investasi global perlu meningkat empat kali lipat pada tahun 2023 agar dapat mencapai pendanaan yang dibutuhkan untuk dan mengeliminasi TB tahun 2030 mendatang.

Seruan 'Aksi Pembiayaan untuk Penanggulangan Tuberkulosis' telah disusun oleh Presidensi G20 Indonesia melalui konsultasi dengan anggota G20, bekerja sama dengan WHO, Stop TB Partnership, Global TB Caucus, Global Fund, USAID, Bank Dunia, dan Stop TB Partnership Indonesia.

Menutup paparan Technical Document, Menkes Budi Gunadi mengakui, tahun 2022 adalah tahun yang sangat menantang bagi Kepresidensian G20 Indonesia di tengah realitas isu-isu politik global.

“Terlepas dari perbedaan kami dalam masalah geopolitik, Negara-anggota G20 telah berkumpul untuk berbicara dalam bahasa yang sama: bahasa kemanusiaan. Dan tidak memiliki batas untuk menyuarakan Memperkuat Arsitektur Kesehatan Global, tidak hanya untuk generasi kita tetapi juga untuk generasi dan generasi setelah kita,” ucapnya.

“Kami telah memenangkan kepercayaan dari anggota G20 untuk menerapkan tindakan utama yang disebutkan dalam Technical Document yang terdiri dari banyak tindakan terkait kesehatan dalam inisiatif bangsa untuk memperkuat Arsitektur Kesehatan global. Key actions ini akan diajukan sebagai bahan pertimbangan pada KTT para pemimpin G20 pada pertengahan November mendatang.”