Liputan6.com, Jakarta Dalam mendukung percepatan ekonomi Indonesia, pemerintah berkomitmen dalam menyeimbangkan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai kunci utama dalam menciptakan perekonomian Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan salah satu aksi yang dapat mendukung agenda pembangunan ini adalah dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan atau sektor biru Indonesia.
Advertisement
"Ini dapat diwujudkan salah satunya melalui pengembangan ekonomi biru di Indonesia," ujar Suharso, Jakarta, Selasa (1/11).
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, potensi sektor biru dapat menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Maka saat ini, pemerintah berinisiatif untuk mendorong perkembangan perekonomian biru di Indonesia demi terciptanya perekonomian Indonesia yang tangguh serta berkelanjutan.
Dengan membangun ekonomi biru yang berkelanjutan dan sejahtera dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari kegiatan berbasis laut yang kemudian dapat disalurkan kembali untuk konservasi laut yakni mendorong mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dengan pemulihan ekosistem laut dan pesisir.
"Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi yang masih cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan, yaitu melebihi kapasitas atau daya dukung ekosistem," terang dia.
Lebih lanjut, Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi yang masih cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan, yaitu melebihi kapasitas atau daya dukung ekosistem.
"Ekonomi biru juga akan menjadi landasan strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, transformasi ekonomi melalui inisiatif ekonomi biru diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi negara pada industri ekstraktif dengan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan," tambahnya.
Bappenas: Potensi Ekonomi Biru Bisa Tembus USD 2 Triliun di 2030
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat potensi ekonomi kelautan mampu berlipat ganda. Bahkan potensinya bisa menembus hingga USD 2 triliun di 2030 mendatang.
Angka ini mengacu pada pertumbuhan selama 20 tahun. Setidaknya, pada 2010 tercatat sebesar USD 1,5 triliun.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan 7 poin penting soal ekonomi biru. Pertama, ekonomi biru mengacu pada bidang baru yang radikal yang mencakup kegiatan ekonomi, bergantung pada laut dan samudera untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Nomor dua, potensi ekonomi kelautan (ekonomi Biru) bisa berlipat ganda, seperti dalam 20 tahun, dari 1,5 triliun dolar AS pada 2010 menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030," kata dia dalam Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9/2022).
Ketiga, ekonomi yang memanfaatkan kelautan dapat menciptakan inovasi nilai tambah. Pertumbuhan (ekonomi) biru berpotensi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang karena kunci untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa depan hanya inovasi dan produktivitas.
Keempat, analisis kesenjangan penting dilakukan untuk mengidentifikasi, salah satunya adalah kondisi saat ini dan masa depan dari pendekatan permintaan dan penawaran ekonomi biru. Utamanya dalam mengidentifikasi kesenjangan antar praktik ekonomi kelautan saat ini dan ekonomi biru yang berkelanjutan.
"Nomor lima, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memajukan paradigma yang diwakili oleh kemauan politik yang kuat. Kita perlu meningkatkan reparasi, transparansi, dan informasi yang dapat diakses sehingga semua orang dapat memberikan kolaborasi yang kuat untuk mengedepankan agenda ekonomi biru," terangnya.
"Nomor enam, kita harus fokus pada inovasi, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan pembuatan kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan nilai optimal dari pengembangan ekonomi biru kita," imbuh Amalia.
Ketujuh, hal yang tak kalah pentingnya adalah membangun kolaborasi dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan ekonomi biru. Secara umum, kontrak ekonomi biru ini bisa jadi cara pemulihan dari keterbatasan yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19.
"Kami benar-benar dapat terhubung dengan Pemulihan ekonomi biru, yang diinisiasi oleh OECD untuk mempercepat implementasi menuju pemulihan yang berkelanjutan dan tangguh," tukasnya.
Advertisement
Menteri Pembangunan Denmark Soroti Tiga Poin
Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Flemming Moller Mortensen menyoroti 3 poin dalam pengembangan ekonomi biru atau Blue Economy. Ekonomi Biru dinilai jadi salah satu upaya penting untuk keluar dari zona krisis energi yang terjadi saat ini.
Flemming Moller Mortensen mengungkap langkah ini juga jadi satu cara untuk mendorong transisi energi dan transformasi ekonomi. Alasannya, aspek Ekonomi Biru jadi jalan untuk memuluskan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
"Pertama, ekonomi biru yang kuat harus didasarkan pada transisi hijau yang adil dan merata. Ekonomi biru dan transisi energi hijau harus berjalan beriringan. Dan kita telah memperjuangkan Indonesia untuk menjadikan transisi energi sebagai prioritas dalam G20," ujarnya dalam pembukaan Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9/2022).
Kedua, dibutuhkannya kemitraan antara pemerintah dan swasta yang kuat dalam ekonomi biru lintas sektor negara dan kawasan. Dalam hal ini, kerangka kebijakan yang ambisius, khusus, dan transparan diperlukam sebagai kunci menarik investor.
"Kerangka kebijakan yang ambisius, khusus dan transparan adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan investor dan untuk menarik investasi swasta ke ekonomi hijau dan biru. Dan ketiga, kita membutuhkan kolaborasi regional dan multilateral yang kuat untuk mengatasi masalah lintas batas ekonomi biru ini," bebernya.
Dalam hal ini, ia mengakui kalau Denmark dan beberapa negara lain tengah berupaya untuk meningkatkan serapan energi bersih. Misalnya, meningkatkan instalasi tenaga surya hingga 4 kali lipat di 2030 mendatang.
"Kami akan meningkatkan kapasitas angin lepas pantai lebih dari sepuluh kali lipat pada tahun 2050. Dan dengan demikian kami akan memasok lebih dari 213 juta rumah tangga di mana listrik hijau dan mereproduksi hidrogen hijau untuk dekarbonisasi pengiriman," terangnya.
