Bawaslu Kaltim Siapkan Kanal untuk Bedah Disinformasi terkait Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim), Hari Dermanto menyebutkan, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai kanal untuk membedah informasi yang benar dan yang tidak terkait pemilihan umum (pemilu)

"Keinginan kami JDIH ini menjadi alat ukur nantinya untuk membedah disinformasi atau informasi yang beredar soal pemilu," kata Hari dilansir Antara, Senin (2/11/2022).

"Kita ingin memperkaya, mendapatkan masukan dari banyak insan pers, aktivis, kemudian mahasiswa agar JDIH ini bisa semakin dekat dengan kepentingan publik," sambung dia.

Hari mengungkapkan, pada dasarnya Bawaslu ingin mencari tahu kualitas JDIH yang terbaik di masyarakat. Sehingga, ia menyarankan seluruh masyarakat yang ingin mencari kebenaran isu soal pemilu bisa melihat ke JDIH.

"Dokumentasi hukum mengenai kebijakan keputusan, kemudian informasi hukum mengenai perundang-undangan, perbawaslu bidang pemilu itu ada di JDIH," ucap dia.

Hari menambahkan, tidak seluruh masyarakat tahu akan hukum, apalagi jika dibuat dalam perundang-undangan.

"Karena ada faktor yang menyebabkan hukum tidak bisa diterima luas, maka muncul kewajiban hukum lembaga yang punya kewenangan untuk melalukan sosialisasi," tegasnya.

Hari menegaskan, lembaga yang berkewenangan memiliki kewajiban untuk mendistribusikan produk hukum yang boleh jadi di dalamnya ada kepentingan kewarganegaraan.