Liputan6.com, Jakarta Ancaman resesi global sudah mulai terasa di tanah air. Wakil Ketua Umum Apindo, Bob Azam, menyampaikan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah terjadi pada industri tekstil dan sepatu. Khususnya untuk ekspor ke negara-negara di Eropa.
"Itu resesi dunia yang berdampak ke Indonesia, terutama ekspor ke Eropa," ujar Bob Azam kepada Merdeka.com, Rabu (2/11) kemarin.
Advertisement
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja ekspor produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif pada bulan September 2022.
"Kalau kita lihat buat pabrik tekstil ini dari data ekspor masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (3/11).
Dia membeberkan ekspor pakaian dan aksesoris rajutan tumbuh 19,4 persen. Lalu ekspor pakaian dan aksesoris nonrajutan tumbuh lebih tinggi, yakni 37,5 persen. Begitu juga dengan ekspor alas kaki yang juga tumbuh 41,1 persen.
"Jadi, dalam hal ini produk-produk tekstil ini masih cukup tinggi," kata dia.
Dalam situasi ekonomi yang sekarang ini, kata dia, pemerintah akan mendorong para eksportir untuk mencari pasar baru dari negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi. Misalnya di Asia Selatan seperti India yang bisa menjadi alternatif. Namun, akan tetap melihat dari sisi kemampuan risiko globalnya ketika negara-negara maju mengalami perlambatan ekonomi.
"Kita akan terus mendorong dan menggunakan instrumen vechile pii untuk mendorong diversifikasi dari destinasi ekspor juga," kata dia.
Relokasi Pabrik ke Daerah dengan Upah Rendah
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melihat potensi dari relokasi pabrik-pabrik. Mengingat infrastruktur di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sudah saling terhubung.
Begitu juga dengan infrastruktur antar pulang dari Jawa yang sekarang ini makin terhubung. Selain itu, di sektor manufaktur sekarang ini muncul fenomena relokasi pabrik ke wilayah-wilayah dengan upah yang relatif lebih rendah.
"Kami akan perhatikan lebih detail relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia. Terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah," kata dia.
Sehingga ini mungkin terlihat ada PHK massal di satu daerah, tetapi muncul kesempatan daerah lain.
"Kita akan teliti sektoral dan daerahnya, karena mungkin akan ada nuansa berbeda," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Gelombang PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki, Kemnaker: Kami Crosscheck
Kementerian Ketenagakerjaan mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial bipartit guna menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian. Kemnaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution.
“Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis. Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022).
Dirjen Putri mengatakan, pihaknya telah melakukan berkoordinasi dengan lintas kementerian/Lembaga, Dinas-dinas Ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan isu PHK di Indonesia.
Dari hasil koordinasi, didapati bahwa telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun semua pihak telah berupaya untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari suatu permasalahan hubungan industrial.
“Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki,” katanya.
“Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kab/kota,” katanya melanjutkan.
Menurut Dirjen Putri, sejumlah penyebab terjadinya PHK beberapa waktu ini di antaranya adalah dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan; transformasi bisnis di era digitalisasi; hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.
Cegah PHK
Selanjutnya, guna mencegah semakin banyak jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial, pihak akan terus melakukan upaya-upaya di antaranya mendorong dialog bipartit antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), utamanya pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan industri berbasis platform digital.
“Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat perusahaan yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial. Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu Kemnaker beserta Dinas-Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong Mediator Hubungan Industrial yang ada di Kemnaker maupun di seluruh daerah agar terus melakukan pendampingan kepada pengusaha dan pekerja, untuk mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK; serta berkoordinasi dengan para Pengawas Ketenagakerjaan terkait upaya pencegahan tersebut.
“Kami juga berharap kiranya Dinas-Dinas Tenaga Kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker,” katanya.
Advertisement
