Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyebut keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempermudah pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan kebijakan yang bagus.
Baca Juga
Advertisement
"Saya setuju saja. Itu kebijakan bagus, asalkan konsisten dan berorientasi pada pelayanan dan juga jangan lupa kualitas," ujar Benny dalam keterangannya, Jumat (4/11/2022).
Benny menyebut SIM diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat. Menurutnya, kepolisian harus memberi kemudahan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM.
"SIM itu diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat. Permudah untuk mereka yang telah memenuhi syarat, sudah lus tes untuk dapat SIM," kata Politikus Demokrat ini.
Lebih lanjut, Benny menyebut Polri juga harus mengutamakan melindungi masyarakat serta menciptakan rasa aman dan damai. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu tugas utama Korps Bhayangkara.
"Melindungi masyarakat. Ciptakan rasa aman dan damai di masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) yang gagal ujian diperbolehkan mengulang di hari yang sama apabila dinyatakan tidak lulus. Hal itu sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dituangkan dalam surat telegram Nomor: ST/2386/X/YAN.1.1./2022, per tanggal 31 Oktober 2022.
Telegram ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.
"Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian penerbitan SIM, dapat langsung melaksanakan ujian ulang pada hari itu juga atau dalam kurun waktu 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dinyatakan tidak lulus," bunyi poin arahan Kapolri dalam surat telegram tersebut.
Ujian Ulang Hanya Dua Kali
Masih dalam telegram yang sama, poin berikutnya menyatakan bahwa, ujian ulang tersebut dilaksanakan paling banyak sebanyak dua kali. Kemudian, Kapolri meminta agar Satpas menyiapkan pelatihan bagi calon peserta uji yang akan melaksanakan ujian maupun peserta uji yang akan melaksanakan ujian ulang.
Selain itu, Kapolri juga menerbitkan surat telegram Nomor: ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Pada telegram ini, Jenderal Listyo Sigit memberikan pengarahan untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli).
Dalam telegram tersebut, Kapolri menegaskan kepada seluruh personel untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan SIM selain pungutan biaya PNBP SIM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.
Pada telegram itu termaktub bahwa, penerbitan SIM baru, SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II dan B II Umum yaitu Rp120.000. Kemudian, penerbitan SIM baru C, C I dan C II yaitu, Rp100.000.
Kemudian, penerbitan SIM baru D dan D I yaitu Rp50.000. Penerbitan SIM baru Internasional Rp250.000. Penerbitan SIM perpanjangan A, A Umum, B I, B I Umum, B II, B II Umum yaitu, Rp80.000.
Lalu, penerbitan perpanjangan SIM C, C I, CII yaitu, Rp75.000. Perpanjangan SIM D dan D I Rp30.000. Dan penerbitan perpanjangan SIM Internasional Rp225.000.
Advertisement
