Liputan6.com, Jakarta - Regulator keuangan Swiss memperketat pemeriksaan transaksi kripto untuk mengurangi risiko pencucian uang. Aturan ini mendapat beberapa penolakan yang signifikan dari pengguna di negara itu.
Dalam aturan baru, pelanggan harus membuktikan identitas mereka jika mereka melakukan transaksi dengan total USD 1.000 (Rp 15,7 juta) atau lebih selama sebulan ketika mereka menukar kripto dengan uang tunai atau bentuk uang anonim lainnya.
Advertisement
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (Finma) mengatakan risiko pencucian uang dalam domain mata uang virtual diperkuat oleh potensi anonimitas dan oleh kecepatan dan sifat transaksi lintas batas.
“Mata uang virtual sering digunakan sebagai alat pembayaran untuk perdagangan gelap, terutama dalam perdagangan narkoba, di darknet, atau untuk pembayaran uang tebusan setelah serangan siber,” isi laporan tersebut, dikutip dari CoinDesk, Jumat, 4 November 2022.
Konsultasi yang diterbitkan oleh Finma pada Mei 2022 mengusulkan untuk memperketat batas USD 1.000 yang saat ini diukur setiap hari, dengan maksud untuk menghentikan "smurfing" atau pemecahan pembayaran besar menjadi pembayaran yang lebih kecil untuk menghindari cek pencucian uang.
Namun, regulator menerima banyak tanggapan dari warga dan perusahaan kripto yang mengatakan aturan baru tidak netral antara teknologi yang berbeda dan penyimpanan data pelanggan akan rentan terhadap peretasan.
Pada Rabu (2/11/2022) Finma mengatakan pihaknya mendukung rencananya dan menolak permintaan untuk meningkatkan ambang batas, tetapi mengakui aturan baru hanya akan berlaku untuk transaksi anonim seperti yang ada di ATM kripto.
Swiss telah berusaha untuk menjadi pusat kripto, tetapi regulator ingin melepaskan reputasi kripto sebagai alat untuk pencucian uang.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Turki Sita Aset Kripto Rp 623 Miliar Terkait Judi Ilegal
Sebelumnya, pihak berwenang Turki dilaporkan telah menyita USD 40 juta atau sekitar Rp 623,1 miliar cryptocurrency dan menahan 46 orang dalam penyelidikan perjudian ilegal.
Penahanan dan penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan perjudian ilegal di delapan provinsi yaitu Ankara, Batman, Bingol, Kayseri, Kırıkkale, Mus, Van, dan Yozgat. Para tersangka diduga menengahi transfer dana yang diperoleh secara ilegal ke rekening kripto dari organisasi kriminal.
Konglomerat perjudian dan kasino, Halil Falyal ditembak mati pada 8 Februari dalam serangan bersenjata di dekat rumahnya di Kyrenia, sebuah kota di pantai utara Siprus. Dia diduga memimpin bisnis perjudian ilegal yang sedang diselidiki, menurut sebuah publikasi pihak berwenang Turki.
“Sekitar USD 40 juta aset kripto, yang terdeteksi ditransfer ke bursa aset kripto di dalam dan luar negeri, disita,” isi publikasi, dikutip dari Bitcoin.com, Selasa (1/11/2022).
Adapun Cryptocurrency senilai USD 134,5 juta telah ditransfer ke akun cryptocurrency dari sekelompok 11 orang, termasuk Falyal dan istrinya.
Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu mengatakan aset kripto senilai USD 40 juta yang disita kemungkinan baru permulaan. Diperkirakan masih ada aset kripto lainnya.
Sedangkan, menurut beberapa outlet berita Turki, beberapa aset yang termasuk dalam USD 40 juta disita berupa bitcoin (BTC) dan tether (USDT).
Advertisement
Pembayaran Bitcoin Global Bakal Sentuh Rp 57,7 Triliun pada 2031
Sebelumnya, Allied Market Research menerbitkan sebuah laporan mengenai proyeksi pembayaran Bitcoin global. Dalam laporan tersebut, Allied Market Research mengungkapkan pasar pembayaran Bitcoin global akan mencapai USD 3,7 miliar (Rp 57,7 trillin) pada 2031.
Jumlah ini dilihat dari tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,3 persen dari 2022 hingga 2031. Menurut dokumen tersebut, permintaan operasional untuk efisiensi dan transparansi dalam sistem pembayaran, bersama dengan pertumbuhan layanan keamanan data dan lonjakan permintaan pengiriman uang di negara berkembang.
Ini adalah salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan di sektor pembayaran bitcoin di tahun-tahun mendatang.
“Selanjutnya, peningkatan permintaan bitcoin di antara bank, dan lembaga keuangan, serta potensi yang belum dimanfaatkan di negara berkembang diharapkan memberikan peluang yang menguntungkan bagi ekspansi pasar pembayaran bitcoin selama periode perkiraan,” isi laporan tersebut dikutip dari Cointelegraph, Senin (31/10/2022).
Sektor yang Mendorong Pembayaran Bitcoin
Transaksi e-commerce kemungkinan akan mempertahankan relevansinya di sektor ini, tumbuh hampir 20,2 persen pada 2031, menurut laporan tersebut.
Kawasan Asia-Pasifik diperkirakan akan melanjutkan dominasi pasarnya pada 2031, meskipun pertumbuhan tercepat diperkirakan akan datang dari Amerika Utara, dengan CAGR sebesar 18,6 persen selama periode tersebut.
Hambatan dan Tantangan
Mengacu pada hambatan dan tantangan, laporan tersebut mengakui bahwa biaya penyebaran yang tinggi dan kesadaran global yang rendah tentang penggunaan Bitcoin dapat menghambat kemajuan sektor ini.
Teknologi buku besar terdistribusi telah menyebar dari cryptocurrency ke sejumlah besar aplikasi di industri keuangan dan pemerintahan.
“Namun, banyak orang dan industri keuangan dan pemerintah di negara berkembang seperti India, Afrika, serta Australia kurang menyadari transaksi yang dilakukan menggunakan pembayaran bitcoin, yang menghambat pertumbuhan pasar pembayaran bitcoin di seluruh dunia,” jelas isi laporan.
Di sisi lain, pasar beruang cryptocurrency telah memengaruhi cara orang membayar dengan kripto, tetapi Bitcoin tetap menjadi alat pembayaran utama meskipun ada volatilitas yang sangat besar, menghasilkan lebih dari 50 persen dari semua penjualan di platform penyedia layanan pembayaran BitPay.
Data mengungkapkan volume penjualan pembayaran BTC di BitPay memuncak hingga 87 persen pada 2021 sebelum menurun selama pasar bearish atau merosot 2022.
Advertisement
