Liputan6.com, Jakarta - Petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut bersuara atas pengambilalihan Twitter oleh Elon Musk melalui sebuah surat terbuka.
Surat terbuka itu dirilis oleh Volker Turk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Ia mendesak Musk mengelola Twitter dengan memastikan penerapan hak asasi manusia (HAM)
Advertisement
Surat ini dirilis menyusul kabar pemecatan seluruh tim hak asasi manusia (HAM) di Twitter dan semua, kecuali dua tim etika kecerdasan buatan, yang menurut Turk bukan awal menggembirakan.
Mengutip siaran pers di laman United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Minggu (6/11/2022), Turk menilai Twitter adalah bagian dari revolusi global yang telah mengubah cara berkomunikasi.
"Tapi saya menulis dengan keprihatinan dan kekhawatiran tentang alun-alun publik digital kita dan peran Twitter di dalamnya," kata Komisaris Tinggi HAM PBB itu.
Ia juga mengingatkan agar Twitter perlu memahami bahaya yang terkait dengan platformnya dan mengambil langkah untuk mengatasinya.
"Penghormatan terhadap hak asasi manusia kita bersama harus menetapkan pagar pembatas untuk penggunaan dan evolusi platform," ujarnya.
"Singkatnya, saya mendesak Anda untuk memastikan hak asasi manusia menjadi pusat pengelolaan Twitter di bawah kepemimpinan Anda," kata Komisaris Tinggi.
Turk juga memberikan enam prinsip dasar berdasarkan perspektif hak asasi manusia yang harus dikedepankan Twitter.
Pertama, Twitter diminta untuk melindungi kebebasan berbicara di seluruh dunia. Turk meminta platform itu untuk membela hak atas privasi dan kebebasan berekspresi semaksimal mungkin, di bawah aturan yang relevan.
Twitter juga diminta untuk secara transparan melaporkan jika ada permintaan pihak pemerintah yang akan melanggar hak-hak tersebut.
Menghindari Ujaran Kebencian
Kedua, Twitter juga diingatkan soal tidak membebaskan semua hal atas nama kebebasan berbicara. Turk mencontohkan penyebaran disinformasi selama pandemi yang terkait vaksin Covid-19, menyebabkan kerugian di dunia nyata.
Ketiga, Turk mendesak Twitter untuk menghindari kebencian yang menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Ia menegaskan, platform harus memiliki kebijakan moderasi konten yang terus melarang kebencian semacam ini.
"Hukum hak asasi manusia jelas – kebebasan berekspresi berhenti pada kebencian yang memicu diskriminasi, permusuhan atau kekerasan," ujarnya.
Keempat, Turk meminta Twitter transparan dengan mempertahankan akses ke data Twitter melalui open application programming interfaces (APIs).
Kelima, Twitter diminta melindungi privasi. Menurut Turk, kebebasan berbicara bergantung pada perlindungan privasi yang efektif.
Platform diminta melindungi dirinya dari pelacakan pengguna yang invasif dan mengumpulkan data terkait dan menolak, sejauh mungkin menuruti aturan yang berlaku, permintaan yang tidak dibenarkan dari pemerintah untuk data pengguna.
Terakhir, Twitter diminta untuk mempertahankan platform yang menghormati hak dan aman, tidak hanya untuk konten berbahasa Inggris tetapi juga secara global.
Advertisement
PHK Massal di Twitter
Twitter sendiri dikabarkan baru saja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap setengah dari tenaga kerjanya. Namun perusahaan memastikan, "kemampuan moderasi inti" perusahaan masih ada.
Yoel Roth, kepala keamanan dan integritas perusahaan, dilansir The Verge, mengklaim PHK mempengaruhi sekitar 15 persen di Trust and Safety Twitter, dan mengklaim staf moderasi garis depan terdampak paling kecil.
Usai memiliki Twitter, Elon Musk dikabarkan mau membentuk dewan moderasi. Dikutip dari Engadget, Sabtu (29/10/2022), rencana tersebut diungkapkan Musk melalui cuitan di akun Twitternya.
Ia menuliskan, dewan moderasi konten ini akan terdiri dari berbagai sudut pandang.
"Twitter akan membentuk dewan moderasi konten dengan sudut pandang yang beragam. Tidak ada keputusan besar terkait konten atau pemulihan akun terjadi sebelum dewan itu bersidang," tulisnya lewat akun @elonmusk.
Rencana Ubah Kebijakan Moderasi Konten
Kendati demikian, Elon Musk tidak mengungkap lebih detail mengenai pembentukan dewan moderasi konten ini. Begitu pula dengan nama-nama yang akan masuk dalam dewan ini.
Untuk diketahui, Musk memang telah lama memiliki rencana untuk mengubah soal kebijakan moderasi Twitter. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketika Twitter melarang secara permanen Donald Trump untuk memiliki akun di platform tersebut.
Oleh sebab itu, ada kemungkinan di bawah Elon Musk, Twitter akan melakukan perubahan terkait kebijakan moderasi konten. Namun, perubahan seperti apa yang akan dibawa belum diketahui.
Meski begitu, Roth beberapa waktu lalu menegaskan bahwa sejauh ini, "komitmen kuat Twitter untuk moderasi konten tetap sama sekali tidak berubah."
(Dio/Ysl)
Advertisement
