Liputan6.com, Jakarta - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Parlemen Senayan sempat membuat heboh, dengan pembentukan Dewan Kolonel.
Meski diinisiasi untuk membela Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP, namun Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai, pembentukan dewan kolonel adalah tindakan insubordinasi yang bisa saja malah memecah belah persatuan antar kader.
Advertisement
“Pembentukan organ baru di luar organ yang sudah ada di dalam AD-ART Partai, meski mengatasnamakan kepentingan Puan Maharani, patut diduga memiliki agenda terselubung atau sebagai duri dalam daging,” kata Petrus dalam keterangan pers diterima, Selasa (8/11/2022).
Petrus meyakini, PDIP memiliki puluhan Organ Partai yang terstruktur, disediakan oleh AD-ART dan disahkan dalam Kongres Partai. Oleh karena itu, pembentukan dewan kolonel patut dipertanyakan.
“Pada BAB tentang Organisasi, kita temukan Organ, seperti, Fraksi Partai, Pusat Analisa dan Pengendali Situasi, Departemen Partai, Badan Partai, Badan Pertimbangan Partai, Badiklat, BP. Pemilu Partai, Komite Partai, Komunitas Juang, Satgas Partai dll. Mengapa kader-kader seperti Trimedya Panjaitan dkk.enggan mengisi organ-organ Partai yang sudah ada, sebut saja Komunitas Juang atau SATGAS dll,” heran Petrus.
Berharap Keliru
Petrus berharap, semoga saja pandangannya tentang Dewan Kolonel yang bisa bermetamorfosa menjadi Dewan Jenderal adalah keliru.
Sebab jika itu terjadi, bukan tidak mungkin tujuannya adalah kekuatan pembangkang destruktif untuk menyudutkan kader yang satu terhadap yang lain.
“Ada yang lebih ekstrem menilai bahwa Dewan Kolonel berpotensi menjadi kekuatan pembangkang yang sedang berproses mencari bentuk, membuat gimick seolah-olah mereka sebagai kader pejuang tetapi sesungguhnya mereka adalah yang memecah belah sesama kader,” dia menutup.
Advertisement
