15,39 Persen Fasilitas RPTRA DKI Warisan Ahok Rusak, Pemprov Angggarkan Perbaikan 2023

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan ada 15,39 persen fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di ibu kota dalam kondisi rusak.

Tuty mengacu pada data rekapitulasi laporan bulanan pengelola RPTRA melalui Kelompok Kerja Khusus (Poksus)RPTRA TP PKK DKI Jakarta per September 2022. 

Dimana data itu, terkait dengan kondisi Sarana dan Prasarana (Sarpras) di RPTRA. Diketahui, 1.741 data Sarpras di RPTRA tersebut dimanfaatkan langsung oleh pengunjung RPTRA. 

"Dari 1.741 sarpras, terdapat 1.456 dalam kondisi baik dan sisanya (sebanyak 265 barang (15,39 persen) dalam kondisi kurang baik/rusak," kata Tutu pada keterangan resminya, dikutip Senin (7/11/2022).

Menurut Tuty, penganggaran pengelolaan RPTRA serta perbaikan Sarpras pada 2021 belum tersedia. Hal ini, mengingat penganggaran pada 2021 diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Namun, kata dia pada 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah  menganggarkan untuk pelaksanaan perbaikan RPTRA di 2023. 

"Hal ini sudah dirapatkan pada tanggal 19 April 2022 dengan Bappeda bidang Pemerintahan terkait kegiatan Kecamatan dan Kelurahan untuk menyusun RKPD Tahun 2023," jelas Tuty

Menurut Tuty, apabila merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 123 tahun 2017 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 35 disebutkan Pengelolaan RPTRA adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan Kawasan RPTRA.

Kegiatan itu meliputi, pemasangan dan pembayaran TALI, pemeliharaan Sarana dan Prasarana, ATK dan Operasional perkantoran, pengamanan, kebersihan serta jasa pengelola dan terkait Kewenangan Penganggaran pengelolaan RPTRA tersebut sesuai pasal 15 ayat (2) dianggarkan melalui Kelurahan.