Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan hampir 1.500 kendaraan listrik sebagai akomodasi para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung di Bali pekan depan. Ribuan kendaraan listrik tersebut berupa mobil listrik, motor listrik, hingga bus listrik.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama merinci, pemerintah telah menyiapkan 962 mobil listrik, 454 motor listrik, dan 26 bus listrik.
Advertisement
Dari jumlah mobil listrik yang disediakan, sebanyak 836 mobil merupakan endorse dari pihak swasta seperti Hyundai, Toyota, dan Wuling memberikan endorse kepada pemerintah. Sementara sisanya, yaitu mobil yang dibeli pemerintah untuk kebutuhan TNI Polri.
"Jadi yang 836 (mobil listrik) adalah kerjasama antara Kementerian kami anggota Perencanaan Nasional dengan Hyundai, Toyota dan Wuling ini endorse saja, jadi ini free tidak membayar sama sekali," imbuhnya.
Pembelian mobil listrik untuk TNI/Polri juga sekaligus untuk menggantikan kendaraan-kendaraan yang rusak. Dan memang, imbuh Setya, pemerintah serius untuk memulai pengadaan kendaraan listrik.
Sama seperti mobil listrik, Setya menyebutkan bahwa untuk bus listrik pada pelaksanaan KTT G20 di Bali pada November 2022, pihak swasta turut memberi pinjaman. Perusahaan yang meminjamkam bus listrik yaitu Damri, Inka, dan beberapa perusahaan swasta yang tidak disebutkan Setya.
Bus tersebut didedikasikan sebagai bus pengumpan para delegasi dan wartawan yang beraktivitas selama KTT G20 berlangsung.
"Bus listrik untuk shuttle di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya juga dari airport sampai Nusa Dua di hotel-hotel dan juga venue untuk KTT ini dan juga ada yang dedicated bus digunakan nanti untuk mengangkut wartawan," pungkasnya.
Bandara Ngurah Rai hingga Soetta Beroperasi 24 Jam Selama KTT G20
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali.
“Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan, mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta meminimalisir dampak gangguan terhadap pelayanan penerbangan selama rangkaian kegiatan KTT Presidensi G20 Indonesia,” kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono dikutip dari Antara, Sabtu (5/11/2022).
Ia mengatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menginstruksikan semua jajaran Kemenhub agar berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan pelaksanaan penerbangan dari/ke Bandara Ngurah Rai dengan memperhatikan alokasi ketersediaan sarana dan prasarana penerbangan guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran penerbangan.
Pengaturan operasional pesawat selama KTT G20 dilakukan mulai 12-18 November 2022 di Bandara Ngurah Rai, dengan jam operasional 24 jam dan penerbangan komersial dilarang melakukan parkir menginap (Remain Over Night/RON).
Selain itu juga diberlakukan pembatasan operasi penerbangan (limited operation) di bandara tersebut untuk penerbangan reguler mulai 13-17 November 2022.
Hal itu guna memberikan ruang penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan regulasi, namun tetap memastikan kebutuhan penerbangan regular dengan jumlah pergerakan tertentu atau terbatas.
Advertisement
11 Bandara Pendukung
Kemenhub telah menetapkan 11 bandara pendukung yang beroperasi selama 24 jam untuk kepentingan penempatan pesawat VVIP G20 dan pendukungnya, yaitu BandaraZainuddin Abdul Madjid (Lombok), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), Bandara Syamsuddin Noor (Banjarmasin).
Selanjutnya, Bandara Internasional Yogyakarta (Kulon Progo), Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Sepinggan), Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang), Bandara Adi Soemarmo (Solo), Bandara Soekarno Hatta (Tangerang), Bandara Banyuwangi, dan Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta).
Selama penyelenggaraan KTT G20, Ditjen Perhubungan Udara mengharapkan semua operator penerbangan aktif memberikan informasi kepada masyarakat.
"Agar masyarakat yang akan bepergian dari dan menuju Bali, dapat menyesuaikan rencana perjalanannya lebih awal agar tidak mengalami hambatan," ujarnya.
