Liputan6.com, Paser - Untuk menekan inflasi daerah, Pemkab Paser melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan operasi pasar murah. Kegiatan ini masih berkaitan dengan hari pangan sedunia.
Operasi pasar dipusatkan di halaman Kantor Bupati Paser. Beberapa bahan pokok hingga tanaman hasil urban farming dijual. Antara lain beras medium 5 kilogram Rp45 ribu, beras premium polos serta premium super Rp56 ribu dan Rp57 per 5 kilogram, gula pasir Rp14 ribu, bawang putih maupun bawang merah dibanderol Rp26 ribu dan Rp32 ribu perkilogramnya.
Advertisement
Kegiatan operasi pasar atau pasar murah ini merupakan kolaborasi Pemkab Paser dan Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan yang juga tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bupati Paser, Fahmi Fadli menuturkan kegiatan itu tindak lanjut dari arahan Presiden Indonesia Jokowi melalui Mendagri Tito Karnavian. Dimana menginstruksikan agar mendukung terwujudnya ketahanan pangan di berbagai daerah serta dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
"Adanya operasi pasar ini selain membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Disamping itu juga sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan di pasar," tutur Fahmi, Senin (7/11/2022).
Biasanya pasar murah diselenggarakan jelang hari raya keagamaan. Namun kali ini berbeda, selain adanya kenaikan harga BBM juga dikarenakan peningkatan jumlah permintaan oleh setiap pihak baik produsen, pedagang dan konsumen yang disikapi sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
Oleh pelaku usaha baik produsen dan pedagang, peningkatan jumlah permintaan akan ditangkap sebagai kesempatan atau peluang pasar dalam upaya meningkatkan volume penjualannya. Dirinya menyebut saat jumlah permintaan meningkat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menaikkan harga dalam rangka meraih keuntungan.
Namun bagi konsumen secara umum atau khususnya konsumen berpenghasilan rendah, kenaikan harga tersebut dirasakan sangat berat. Apalagi sampai tidak terjangkau masyarakat," sambung Fahmi.
Masyarakat berpenghasilan rendah tentu berharap kebutuhan yang tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup dengan harga murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kegiatan pasar murah salah satu upaya Pemkab Paser agar distribusi barang lancar dan terkendali.
Lanjut Fahmi, begitu banyak manfaat dalam kegiatan pasar murah, baik secara sosial maupun ekonomis. Antara lain, tumbuhnya kepedulian sosial, lingkungan, terhadap yang kecil dan lemah, tersedianya barang kebutuhan dalam jumlah cukup dengan harga wajar dan terjangkau oleh masyarakat khususnya bagi berpenghasilan rendah.
"Secara umum arus distribusi barang menjadi lancar, terkendali, mencegah tindakan spekulatif oleh pihak yang kurang bertanggung jawab, serta terjadinya hubungan baik antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat," terang dia.
Pertumbuhan Ekonomi Paser 5,41 Persen
Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Balikpapan, Bambang Setyo Pambudi, membeberkan berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Timur 2021, Kabupaten Paser tercatat sebesar 5,41 persen. Ia mengatakan angka pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemkab Paser dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 selama 2 tahun sebelumnya.
"Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global 2023 diprakirakan lebih rendah dari prakiraan, bahkan disertai risiko resesi di beberapa negara. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi perekonomian, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif," jelas Bambang.
Secara nasional, tercatat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2022 tercatat sebesar 5,71 persen year on year (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 5,95 persen (yoy). Sementara, sebagai gambaran dan pembanding, IHK terdekat dengan Paser, yakni Balikpapan juga mengalami inflasi sebesar 0,09 persen (mtm) atau 6,30 persen (yoy) lebih tinggi dari angka inflasi Kaltim dan nasional.
Sebagai langkah menanggulangi dampak inflasi dan tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mendorong upaya pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan-kebijakan. Antara lain, penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dukungan pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID).
"Hal tersebut dapat diwujudkan melalui sinergi GNPIP oleh TPID yang menjadi langkah bersama dalam mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi supply, serta mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional," sebut dia.
Adapun 7 program kerja unggulan GNPIP dikatakan Bambang diantaranya optimalisasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk operasi pasar dan KPSH serta untuk menjaga daya beli, kemudian perluasan kerja sama antar daerah, optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprodi, memperkuat ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya, penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi data dan informasi pangan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
Advertisement
